Aceh Besar, Infoaceh.net — Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum juga dibayarkan selama enam bulan terakhir dalam tahun 2025.
Kondisi ini telah memicu keresahan di kalangan pegawai dan penurunan semangat kerja.
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) pun angkat bicara, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini.
Ketua YARA Aceh Besar, M. Nur, mengatakan bahwa hak ASN harus menjadi prioritas pemerintah daerah demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Para ASN adalah ujung tombak pelayanan. Jika hak mereka tidak dipenuhi, tentu akan berdampak langsung terhadap kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar M. Nur, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan, TPP merupakan komponen penting dalam struktur penghasilan ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan dari Pemkab Aceh Besar terkait keterlambatan pencairan dana tersebut.
YARA menilai, tidak adanya penjelasan resmi dari pemerintah justru memperburuk situasi, bahkan menimbulkan krisis kepercayaan di internal birokrasi.
Salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku, izin pencairan TPP dari Kementerian Dalam Negeri telah terbit sejak Mei 2024. Namun, hingga akhir Juli 2025 belum ada realisasi.
“Dokumen dan anggaran sudah disetujui, tidak ada alasan logis bagi BPKD menahan pencairan,” keluhnya.
Ia juga menyayangkan kurangnya transparansi dari pemerintah daerah. Para pegawai, kata dia, hanya bisa menduga-duga tanpa kepastian. Akibatnya, semangat kerja menurun dan mulai banyak ASN yang jarang masuk kantor.
Menurut YARA, kondisi ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran, tapi bisa menjadi indikasi mal-administrasi dan perlu ditindaklanjuti secara serius.
“Ini bukan hal sepele. Jika dibiarkan, pelayanan publik bisa lumpuh dan citra pemerintah makin tercoreng. Pemkab Aceh Besar harus segera mengambil langkah konkret dan transparan,” pungkas M. Nur.
