Banda Aceh, Infoaceh.net — Provinsi Aceh kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan Aceh mencapai 12,33 persen atau setara 704.690 jiwa.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, mengungkapkan data tersebut dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 25 Juli 2025. Meski terjadi penurunan dari 12,64 persen pada September 2024, Aceh tetap berada di posisi pertama dalam daftar provinsi termiskin di Sumatera.
“Jumlah penduduk miskin Aceh turun sekitar 14 ribu jiwa dibandingkan enam bulan sebelumnya. Tapi secara persentase, kita masih tertinggi di Sumatera,” ujar Tasdik.
Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa makin terlihat. Dari total penduduk miskin Aceh, sebanyak 530.510 jiwa atau 75 persen berada di wilayah perdesaan. Sementara di perkotaan hanya 174.180 jiwa. Persentase kemiskinan di desa mencapai 14,44 persen, jauh di atas kota yang hanya 8,54 persen.
Aceh unggul dalam hal yang seharusnya dihindari. Dibandingkan dengan Bengkulu (12,08%), Sumatera Selatan (10,15%), Lampung (10,00%), Sumut (7,36%), Jambi (7,19%), Sumbar (6,19%), Riau (5,16%), Babel (5,00%), dan Kepri (4,44%) — Aceh tak tergoyahkan di puncak daftar kemiskinan Sumatera.
Tasdik juga merinci sejumlah faktor penyebab masih tingginya angka kemiskinan Aceh. Di antaranya, garis kemiskinan yang terus naik menjadi Rp 676.247 per kapita per bulan, inflasi pangan yang masih menghantam rumah tangga miskin meski inflasi umum turun drastis ke 0,41 persen, serta pertumbuhan ekonomi yang belum menyentuh golongan bawah.
Rata-rata upah buruh memang meningkat dari Rp 2,62 juta menjadi Rp 2,88 juta, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 5,75 persen menjadi 5,50 persen. Namun semua capaian itu belum cukup untuk mengangkat 700 ribu lebih warga Aceh keluar dari kemiskinan.
Lima tahun terakhir, Aceh berayun dalam pusaran angka kemiskinan. Puncak tertinggi terjadi pada September 2021 di tengah pandemi, dengan 15,53 persen atau 850.260 jiwa masuk kategori miskin. Sejak itu, angka terus menurun, tapi belum mampu menyalip provinsi lain dalam hal kemajuan.
Tasdik menegaskan penurunan angka kemiskinan saat ini tak cukup dijadikan alasan puas diri. Menurutnya, penanganan kemiskinan Aceh membutuhkan strategi lintas sektor, dengan penekanan pada pemberdayaan ekonomi desa, pengendalian harga bahan pokok, dan penciptaan lapangan kerja nyata.
“Tanpa kebijakan yang lebih terarah dan berani menyasar akar persoalan, Aceh akan terus berada di urutan paling bawah,” tegasnya.
