Banda Aceh, Infoaceh.net – Setelah selama dua bulan harga beras premium di pasaran kian tak terkendali dan melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET), Pemerintah Aceh akhirnya baru tersadar mengambil langkah konkret dengan menggelar operasi pasar.
Kebijakan ini terkesan terlambat, karena masyarakat sudah lebih dulu menjerit akibat mahalnya harga beras dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh yang bekerja sama dengan Perum BULOG, Pemerintah Aceh akan melaksanakan Operasi Pasar Komoditi Beras Premium secara serentak di 23 kabupaten/kota pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2025.
Total beras yang disiapkan sebanyak 225 ton beras premium dengan subsidi harga Rp6.000 per kilogram.
Kepala Disperindag Aceh menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan dua hari ini, setiap kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi 9,8 ton beras premium, yang disalurkan melalui 46 titik lokasi.
Beras dijual dalam dua jenis kemasan, yakni: 5 Kg dengan harga Rp56.000 per sak dan 10 Kg dengan harga Rp112.000 per sak
Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta menjamin distribusi beras yang lebih merata.
Namun, banyak warga menilai langkah tersebut baru diambil setelah harga beras melonjak cukup lama tanpa intervensi nyata.
“Kondisi ini harusnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Harga beras sudah naik sejak bulan lalu. Tapi pemerintah baru bereaksi sekarang,” kata Nurhayati, seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras di berbagai pasar tradisional di Aceh naik signifikan, bahkan mencapai Rp16.000–17.000 per kilogram untuk jenis premium.
Kenaikan ini sangat memberatkan masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. “Belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan,” ujar pejabat Disperindag dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
Langkah operasi pasar ini diharapkan mampu menstabilkan harga dan meredam spekulasi di pasar.
Namun demikian, pengawasan yang ketat juga diperlukan agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Selain itu, sejumlah pengamat ekonomi daerah mendesak Pemerintah Aceh agar lebih proaktif dan memiliki sistem deteksi dini terhadap gejolak harga pangan.
Operasi pasar yang dilakukan secara reaktif seperti ini, menurut mereka, tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan ketahanan pangan daerah.
