Banda Aceh, Infoaceh.net — Pagi itu, Ahad (27/7/2025), suasana Blang Padang di jantung Kota Banda Aceh dipenuhi warga yang berolahraga.
Udara segar dan langit cerah menyemangati masyarakat, tua-muda, pria-wanita, untuk bergerak aktif—berjalan kaki, lari santai, atau sekadar bercengkerama.
Namun di antara keramaian tersebut, ada pemandangan yang miris dan tak enak dipandang.
Beberapa laki-laki tampak mengenakan celana pendek saat sedang joging. Di Aceh—yang menerapkan syariat Islam dan memiliki qanun khusus tentang pakaian Islami—hal ini tergolong pelanggaran terhadap aturan berpakaian Islami dan sopan di ruang publik.
Pakaian olahraga yang menampakkan aurat tidak sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pakaian Islami, yang mengatur kewajiban berbusana sopan dan Islami di wilayah Aceh.
Fenomena ini menjadi sorotan di tengah upaya penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh, terutama terkait pakaian Islami dalam acara publik, termasuk olahraga.
Ironisnya, pelanggaran ini terjadi di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), yang pagi itu juga sedang joging bersama tim kerjanya di area yang sama.
Tak ada teguran, tak ada reaksi, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Dek Fad terlihat terus melanjutkan aktivitas olahraganya dengan santai, bahkan sempat membagikan momen tersebut lewat akun Instagram pribadinya.
“Di balik setiap langkah dan canda tawa saat berlari, tersimpan energi positif yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan amanah dan tugas bersama,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Ia menambahkan, olahraga bersama tim bukan sekadar menjaga kebugaran, tapi juga mempererat hubungan kerja dan kekompakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Penerapan Syariat Dipertanyakan
Yang menjadi pertanyaan publik bukan soal kebugaran Wakil Gubernur, melainkan sikap diamnya terhadap pelanggaran syariat yang terjadi di hadapannya.
Apalagi lokasi Blang Padang merupakan tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman—salah satu simbol penting keislaman di Aceh.
Seorang tokoh masyarakat Banda Aceh yang enggan disebutkan namanya menyayangkan pembiaran tersebut oleh pemimpin Aceh
Sebagian warga mempertanyakan konsistensi penerapan qanun berpakaian Islami di Aceh. Jika pelanggaran bisa berlangsung di ruang publik dan disaksikan pejabat tanpa reaksi, apa gunanya aturan dibuat?
Apresiasi dan Kekhawatiran Publik
Meski begitu, tak sedikit pula yang memberikan apresiasi kepada Wagub atas upayanya membangun keakraban dengan tim kerja. Mereka menilai gaya kepemimpinan seperti itu menunjukkan sisi humanis dan merakyat.
Namun apresiasi itu disertai catatan. Bahwa sebagai pejabat publik, Dek Fad tetap dituntut menjadi teladan dalam penegakan syariat Islam yang telah menjadi identitas hukum daerah Aceh.
