Sabang, Infoaceh.net – Dugaan kejanggalan dalam pembentukan dan kepengurusan Koperasi Berkah Sabang Indah (BSI) di Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, kian terbuka ke publik.
Di balik kucuran dana fantastis sebesar Rp6,2 miliar dana Ziswaf dari BSI Maslahat, satu per satu fakta mulai menyeruak termasuk status ketua koperasi yang ternyata tenaga honorer yang akan diangkat sebagai ASN.
Koperasi ini yang dibentuk di bawah nama “Kelompok Wisata/Koperasi Berkah Sabang Indah” kini jadi sorotan publik setelah menerima dana miliaran rupiah dari BSI Maslahat, sebuah lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari pemotongan gaji pegawai Bank Syariah Indonesia.
Namun sorotan tajam bukan hanya soal besarnya dana. Publik mempertanyakan legalitas dan kredibilitas struktur kepengurusan koperasi, terutama setelah diketahui bahwa ketuanya, Irwansyah, masih berstatus Tenaga Honorer di Kantor Camat Sukakarya dan akan dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin, 4 Agustus 2025.
Informasi ini dibenarkan langsung oleh Camat Sukakarya, Hendra, yang mengonfirmasi bahwa Irwansyah belum pernah mengajukan izin resmi untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi.
“Pak Irwansyah sampai saat ini memang belum mengajukan izin ke saya. Secara etika pemerintahan, tenaga honorer yang ingin menjadi pimpinan koperasi tidak harus selalu meminta izin kepada pemerintah,” ujarnya, Jum’at (1/8/2025).
Pernyataan ini pun memunculkan kontroversi. Di satu sisi, Irwansyah memang belum menyandang status ASN sepenuhnya.
Namun di sisi lain, ia memimpin koperasi yang mengelola dana publik dalam jumlah sangat besar, tanpa pengawasan langsung dari instansi tempat ia bernaung.
Kondisi ini membuka ruang pertanyaan serius bagaimana BSI Maslahat melakukan verifikasi menyeluruh sebelum mengucurkan bantuan termasuk apakah pejabat publik yang masih honorer diperbolehkan memegang kendali lembaga penerima dana strategis?
Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari BSI Maslahat terkait dasar dan proses seleksi lembaga penerima program “Desa BSI Maslahat Cluster Pariwisata Sabang” tersebut.
Kasus ini menjadi cerminan penting bahwa penggunaan dana public apalagi dana berbasis zakat dan wakaf harus diawasi secara ketat, melibatkan audit menyeluruh, dan dikelola oleh entitas yang kredibel, bukan individu yang status hukumnya masih “menggantung.”
