Banda Aceh, Infoaceh.net – Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, menekankan pentingnya menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan yang hidup dan bermakna.
Ia menolak pandangan bahwa RPJM hanyalah formalitas administratif semata.
“RPJM harus menjawab tantangan nyata pembangunan kota, bukan sekadar memenuhi kewajiban prosedural,” ujar Royes saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Kamis (31/7/2025).
Ia menyampaikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan harus berpijak pada prinsip inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, hanya dengan pendekatan semacam itu, Banda Aceh mampu keluar dari stagnasi pembangunan dan menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara adaptif.
“Setiap kebijakan harus memastikan bahwa tak satu pun lapisan masyarakat tertinggal dari proses pembangunan. Komitmen politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi warga adalah kunci keberhasilan,” tegasnya.
Revitalisasi Pasar Aceh Lama Jadi Prioritas Strategis
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Pasar Aceh Lama yang dalam waktu dekat akan dibongkar.
Royes menyebut kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi rakyat yang selama ini menopang pergerakan UMKM di Kota Banda Aceh.
“Kami mendorong Pemerintah Kota segera menyusun masterplan yang matang untuk pasar baru yang lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada masa depan,” ucapnya.
Royes juga mendorong skema investasi Public-Private Partnership (PPP) sebagai alternatif pembiayaan. Dengan keterlibatan sektor swasta, ia meyakini revitalisasi pasar dapat segera direalisasikan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Pembangunan tidak boleh menunggu dana APBK tersedia. Kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi efisien dan cepat, tentu tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Perhatian Khusus untuk Pedagang Kecil
Dalam proses pembangunan tersebut, Fraksi Demokrat mengingatkan agar nasib para pedagang kecil tidak terabaikan. Pemerintah diminta menyusun skema relokasi sementara yang manusiawi dan tidak mematikan mata pencaharian warga.
“Fasilitasi akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan perlindungan hak-hak pedagang selama masa transisi sangat krusial. Jangan sampai revitalisasi pasar justru meminggirkan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kota,” tutur Royes.
Menurutnya, keadilan sosial dalam pembangunan hanya bisa terwujud jika semua proses dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan mengedepankan keberlanjutan.
