Jakarta, Infoaceh.net – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penting dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, terkait langkah strategis Indonesia dalam proyek kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi—kebijakan bersejarah yang baru pertama kali diberlakukan oleh Kerajaan Saudi.
Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025, bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Rosan menyampaikan bahwa laporan itu merupakan pembaruan atas hasil pembicaraan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
“Lebih kepada updating ke Bapak Presiden terkait beberapa inisiatif, termasuk pembelian tanah di Mekkah. Prosesnya sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Rosan, kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi memungkinkan pihak asing memiliki tanah berstatus hak milik (freehold) di Mekkah—hal yang sebelumnya tidak diizinkan.
“Undang-undang Arab Saudi diubah untuk memperbolehkan kepemilikan asing. Ini tanah freehold, hak milik, dan baru pertama kali dibuka,” jelasnya.
Aturan tersebut rencananya mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam paparannya, Rosan menyebutkan bahwa delapan plot tanah telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram—mulai dari yang berjarak satu kilometer hingga yang berada di lokasi strategis dekat masjid.
“Jaraknya ada yang 1 kilometer, ada 2 kilometer, bahkan ada yang menempel langsung,” ujarnya.
Pemerintah Arab Saudi juga telah meminta Indonesia menyiapkan desain dan rencana infrastruktur pada Oktober 2025. Rosan menegaskan bahwa inisiatif ini murni hasil permintaan langsung Presiden Prabowo kepada Putra Mahkota Saudi dan tidak ada syarat barter kebijakan.
“Ini murni permintaan Presiden dan disetujui MBS. Prosesnya sudah berjalan. Ini bukti bahwa visi Bapak Presiden mulai terealisasi,” kata Rosan.
Ia juga menyebutkan bahwa proyek ini akan dipimpin oleh Danantara. Sementara harga dan luas lahan bervariasi tergantung lokasi dan karakteristik masing-masing.
“Kisaran luasnya antara 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare. Semakin besar, biasanya lokasi agak menjauh dari pusat,” jelasnya.
Terkait proses relokasi atau pembebasan lahan yang saat ini masih ditempati penduduk, Rosan memastikan hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Arab Saudi.
“Pembebasan lahannya ditangani langsung oleh Saudi,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan agar proyek strategis ini berjalan lancar.
“Ini adalah proyek yang sangat mulia, diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden. Insyaallah akan memberikan manfaat besar bagi jemaah haji dan umrah kita ke depan. Mohon doa restunya,” tutup Rosan.
