Sabang, Infoaceh.net – Aset bangunan yang digunakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sabang yang dilklaim sepihak oleh oknum warga Tionghoa ternyata memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kota Sabang.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Hafwan Pasaribu SSTP saat ditemui di ruangan Asisten I Bidang Pemerintahan Irfani SSos yang juga turut dihadiri Kabag Pemerintahan Fitna Ratna Fani SSTP.
Saat ditemui, Irfani mencoba memfasilitasi tentang keabsahan status pinjam pakai Aset Pemerintah Kota Sabang kepada PWI Kota Sabang.
Irfani mengakui, memang benar organisasi PWI telah menempati aset tersebut sejak tahun 1990-an, dan hingga kini belum ada suatu keputusan menarik atau membatalkan status pinjam pakai tersebut.
Sebagaimana dijelaskan Hafwan, aset tersebut memang baru disertifikat pada tahun 2022. Namun, aset tersebut sudah lama tercatat sebagai daftar inventaris Pemerintah Kota Sabang.
Karenya, jika ada yang mengklaim itu pemiliknya disarankan untuk menempuh jalur hukum.
Kembali dijelaskan, aset tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 71 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia, Kantor Kota Sabang.
Dalam sertifikat itu tertera Daftar Isian 307 Nomor: 1373/2022 dan Daftar Isian 2028 Nomor: 856/2022. Tertera pula pemegang hak tercatat Pemerintah Kota Sabang, dengan dasar pendaftaran berdasarkan surat keputusan Nomor 28.HP/BPN-01-02/VII/2022, tanggal 10 Agustus 2922, Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2022 Nomor 00101/Kita Timu/2022, memiliki luas tanah 246 meter persegi.
“Nomor NIB 01.02.01.06.01306, ditandatangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang Slamet Sutrisno SSIT MH Tertanggal, 10 Agustus 2022,” jelas Hafwan.
Terdapat pula surat ukur Nomor 00101/Kuta Timu/2022 dengan nomor peta pendaftaran 46.2-44.312-09-03 B3.
“Letaknya bersebelahan dengan Vihara dan bersebelahan dengan jalan masuk ke pasar ikan kota Sabang dan berada langsung di pinggir jalan perdagangan,” ucapnya lagi.
Kendati terlambat disertifikatkan. Namun, dasar kepemilikannya jelas dan jikapun ada pihak yang keberatan bisa menggugatnya ke pengadilan, bukan main klaim atau melibatkan pihak lain untuk mengusir pihak yang saat ini menguasi aset tersebut secara resmi dari Pemerintah Kota Sabang.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, baru-baru ini, muncul klaim sepihak bahwa eks Kantor PWI Kota Sabang yang kini menjadi Koperasi PWI merupakan milik warga Tionghoa.
Klaim tersebut menyudutkan organisasi wartawan sebagai pihak yang menduduki aset secara ilegal.
Sementara, asset tersebut dikuasi oleh Pemerintah Kota Sabang didasari perempasan kepemilikan oleh Pemerintah Orde Baru karena asset itu digunakan untuk organisasi terlarang yakni Partai Komunis Indonesia.
Sekira tahun 1966, Pemerintah Orde Baru merampas aset Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) karena berafiliasi dengan PKI.
Di Kota Sabang sendiri sedikitnya ada 3 aset Baperki yang dirampas yakni sekolah, rumah panggung di Jalan Teuku Umar, dan kantor di Jalan Perdagangan (kantor PWI).
Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) adalah organisasi massa yang berdiri 13 Maret 1954 di Gedung Sin Ming Hui, Jakarta.
Pasca peristiwa 30 September 1965, Baperki dibubarkan oleh rezim Orde Baru karena dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.
