Banda Aceh, Infoaceh.net – Angka pengangguran terbuka Aceh tahun 2025 tercatat 5,50 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Menjawab tantangan ini, Dinas Pendidikan Aceh dan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB) menjajaki kerja sama pelatihan vokasi dengan penempatan kerja pemuda Tanah Rencong ke Jepang.
Jepang sendiri membutuhkan sekitar 345.000 tenaga kerja asing hingga 2030.
Kerja sama ini menargetkan pemuda Aceh, khususnya dari Aceh Selatan, untuk mengikuti pendidikan bahasa Jepang (level JLPT N4/N3), pelatihan keterampilan teknis di sektor pertanian modern, manufaktur, dan perawatan lansia, serta pembekalan budaya dan etika kerja Jepang.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis menerima kunjungan tim Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB) yang dipimpin langsung oleh Dekan SV IPB, Dr Ir Aceng Hidayat MT di Kantor Dinas Pendidikan Aceh, Jum’at (8/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan vokasi dan penempatan tenaga kerja di Jepang.
Dalam paparan yang disampaikan, SV IPB mengusulkan program pelatihan khusus bagi pemuda Aceh, terutama dari Aceh Selatan, yang mencakup pendidikan bahasa Jepang hingga level Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4 atau N3, pelatihan keterampilan teknis di sektor pertanian modern, manufaktur, dan perawatan lansia, serta pembekalan budaya dan etika kerja Jepang.
SV IPB menekankan urgensi program ini mengingat angka pengangguran terbuka Aceh pada 2025 mencapai 5,5 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Sementara itu, Jepang diproyeksikan membutuhkan sekitar 345.000 tenaga kerja asing hingga tahun 2030 di berbagai sektor, sehingga kerja sama ini dinilai berpotensi menjadi jembatan antara kebutuhan tenaga kerja di Jepang dan ketersediaan SDM di Aceh.
Program ini dirancang selama 12 bulan, terdiri dari 9 bulan masa studi dan 3 bulan persiapan keberangkatan.
Targetnya, sebanyak 100 hingga 250 peserta setiap tahun akan dilatih dan ditempatkan bekerja di Jepang, dengan tingkat penempatan minimal 80 persen dari total lulusan.
Untuk memastikan akses pendidikan bagi peserta yang kurang mampu, SV IPB merancang skema pembiayaan berbasis syariah, termasuk pemanfaatan dana talangan Qardh Hasan dari Baitulmal, Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, menyambut positif inisiatif tersebut. “Kami menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing alumni vokasi Aceh,” ujarnya.
SV IPB menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan pembentukan tim koordinasi dalam waktu dekat, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai pada tahun ajaran berikutnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan di Aceh.
