JANTHO, Infoaceh.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan memperketat pengawasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi.
Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG, meski kuota penyaluran dari PT Pertamina Patra Niaga Aceh dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Rapat koordinasi lintas sektor digelar di Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (12/8/2025), dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar Bahrul Jamil mewakili Bupati Aceh Besar Muharram Idris.
Turut hadir Asisten II Sekdakab M Ali, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Husni, Kanit Tipiter Polresta Banda Aceh Al Ansar serta Kabag Perekonomian dan SDA Darwan Asrizal.
Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil mengungkapkan bahwa kuota LPG 3 kg untuk Aceh Besar mencapai 12.006 metrik ton atau setara 4.002.000 tabung per tahun. Gas tersebut disalurkan melalui 11 agen kepada 991 pangkalan yang tersebar di 23 kecamatan.
Berdasarkan informasi Pertamina, distribusi berjalan normal tanpa hambatan.
“Walaupun kuota cukup, keluhan masyarakat tetap ada. Karena itu, pengawasan di lapangan harus diperkuat agar LPG subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Kabag Perekonomian dan SDA, Darwan Asrizal, menegaskan bahwa kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat pengecer terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas solusi dan mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG subsidi.
Sementara Kepala DPMPTSP Agus Husni, menjelaskan sesuai aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), LPG subsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, warung makan permanen, penjual keliling, kedai minuman, rumah obat tradisional, petani dan nelayan.
“Jika selama ini ada kelengahan sehingga tidak tepat sasaran, maka perlu dilakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat dan pangkalan. Pengawasan harus terus dilakukan,” tegasnya.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:
- Melaksanakan pengawasan bersama distribusi LPG subsidi 3 kg di lapangan.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pangkalan agar tidak mempermainkan harga.
- Mengumpulkan bukti berupa foto, video, atau dokumen jika ditemukan pelanggaran oleh agen atau pangkalan, untuk dilaporkan ke Pertamina Patra Niaga guna penindakan.
Dengan langkah ini, Pemkab Aceh Besar berharap distribusi LPG subsidi tepat sasaran, harga tetap stabil, dan keluhan masyarakat dapat teratasi.
