Infoaceh.net –Pengamat Politik Adi Prayitno menyoroti kisruh antara Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, dengan warganya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan.
Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya mengambil langkah Politik yang bottom-up atau partisipatoris agar tidak memicu perlawanan publik.
“Tentu soal kenaikan pajak PBB yang mencapai 250 persen membuat masyarakat terbebani, wajar kalau kemudian masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menolak dan melawan,” ujar Adi, lewat kanal YouTube miliknya, Rabu, 13 Agustus 2025.
Faktor kedua, lanjutnya, adalah pernyataan Bupati Pati yang justru dianggap sebagai tantangan kepada rakyat di tengah kondisi masyarakat yang marah.
“Dia mengatakan jangan ke 5.000 (massa), 50.000 pun boleh. Nah ini yang membuat gelombang protes meningkat. Meskipun substansinya dimengerti, tapi karena di tengah situasi masyarakat yang marah, ini dianggap sebagai sikap politik yang menantang warganya,” jelasnya.
Faktor ketiga, menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, adalah pembubaran posko penggalangan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan Satpol PP.
“Segala sesuatu yang tidak melibatkan rakyat, tunggulah saatnya pastinya dia akan mendapat protes dan perlawanan yang signifikan dari rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Adi juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terkesan petantang-petenteng atau anti kritik. Ia menyebut pemerintah pusat pun telah mengingatkan bahwa banyak keluhan publik berasal dari komunikasi politik pejabat yang justru memicu kekisruhan.
“Rakyat itu ornamen penting dalam demokrasi, rakyat itu subjek utama bagaimana demokrasi dan pemerintah daerah itu tegak dan berjalan dengan signifikan,” pungkasnya.
