Oleh: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)
HARI ini publik kembali diguncang kabar pahit dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Ebenezer.
Ia ditangkap dalam dugaan gratifikasi dan pemerasan perusahaan swasta terkait sertifikasi K3.
Kasus ini bukan sekadar skandal personal, melainkan potret buram bagaimana klan Jokowi terus-menerus terseret kasus hukum.
Korupsi Ebenezer bukan hanya mencoreng citra relawan Jokowi, tetapi lebih parah lagi, hal itu merusak wibawa Presiden Prabowo, sosok yang selama ini dikenal tegas dan keras dalam komitmen memberantas korupsi.
Satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih bukannya menghadirkan solusi bagi rakyat, melainkan justru silih berganti menciptakan masalah.
Publik sudah lama mencatat nama-nama menteri yang sarat kontroversi seperti Trenggono, Budi Arie, Tito Karnavian, Erlangga, Muhaimin, Bahlil, hingga Dito.
Bukannya membantu presiden, mereka sering tampil sebagai beban politik yang menggerus kepercayaan masyarakat.
Kasus Ebenezer seharusnya menjadi peringatan keras bagi Presiden Prabowo. Ia perlu segera mengambil langkah strategis, termasuk evaluasi total dan perombakan kabinet yang masih terlalu kental dengan cawe-cawe Jokowi.
Informasi yang beredar menyebutkan, Prabowo sudah mengetahui adanya “garis dalam” Jokowi yang menempatkan orang-orangnya di lingkaran kekuasaan.
Dalam politik Indonesia, pergantian kabinet memang bukan hal mudah. Namun, jika konflik kepentingan ini dibiarkan, loyalitas ganda di tubuh kabinet hanya akan melemahkan wibawa presiden dan memperburuk krisis kepercayaan publik.
Kini saatnya Presiden Prabowo mengambil keputusan berani untuk membersihkan kabinet dari bayang-bayang Jokowi, dan membangun pemerintahan dengan loyalitas tunggal.
Tanpa itu, janji penegakan hukum yang berkeadilan hanya akan terdengar sebagai retorika kosong di telinga rakyat.
