Jakarta, Infoaceh.net – Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) secara tegas mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menolak dua nama calon Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) yang diusulkan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam hal ini Gubernur Aceh melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BAS.
Kedua nama itu adalah Syahrul dan Fadhil Ilyas, yang keduanya sudah dipanggil OJK ke Jakarta untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ketua Harian DPP CIC, Sulaiman Datu, menyebut Syahrul yang kini menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Bank Aceh, tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bank Aceh Syariah.
“Syahrul yang saat ini menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan, menurut kami, tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART. Komite Remunerasi Bank Aceh terkesan mengabaikan atau tidak paham aturan tersebut,” tegas Sulaiman Datu dalam keterangannya, Jum’at (22/8/2025).
Tak hanya itu, Sulaiman Datu juga menyinggung terkait integritas Fadhil Ilyas yang kini menjabat sebagai Direktur Bisnis.
Menurutnya, Fadhil pernah dua kali gagal dalam fit and proper test yang dilaksanakan OJK, serta memiliki catatan khusus yang dapat membahayakan kredibilitas institusi.
CIC meminta secara tegas kepada OJK untuk segera mengeluarkan surat resmi penolakan terhadap dua nama bermasalah ini.
“Jika tidak, kami akan bawa ke Dewan Pengawas OJK,” tegas Sulaiman Datu.
Selain itu, CIC juga mendesak Pemerintah Aceh selaku pemegang saham untuk segera menggelar RUPS Luar Biasa guna membentuk tim seleksi (Timsel) baru yang profesional dan transparan.
Sulaiman Datu menyoroti kondisi internal Bank Aceh Syariah yang disebutnya tidak sehat, terus kemelut dan berkubu-kubu di internal BAS akibat lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris, yang notabene perwakilan pemegang saham.
“Bank ini adalah lumbung peng ureung Aceh (uang rakyat Aceh). Dana pihak ketiga lebih besar dari pemegang saham. Jangan sampai trust (kepercayaan) publik hilang,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua DPP CIC Sulaiman Datu mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk mengambil sikap tegas.
“Mualem harus berani melawan bisikan-bisikan dan pengaruh orang yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi. Ini saatnya bersikap demi rakyat Aceh,” pungkas Sulaiman Datu.
