Banda Aceh, Infoaceh.net – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 yang dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian rakyat.
Menurut MaTA, salah satu penyebab utama lambatnya realisasi anggaran adalah maraknya isu mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin (25/8), mengatakan ketergantungan ekonomi Aceh terhadap APBA sangat besar sejak berlakunya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2008.
Karena itu, lemahnya penyerapan anggaran APBA 2025 yang baru 43 persen otomatis memperlambat perputaran ekonomi rakyat.
“Rendahnya realisasi anggaran tahun ini sudah berdampak buruk pada ekonomi Aceh. Padahal, APBA menjadi penopang utama kehidupan masyarakat sejak Dana Otsus berlaku,” ujar Alfian.
Ia menjelaskan, selain faktor teknis, isu mutasi pejabat eselon II, III, dan IV yang masif beredar menjadi penyebab lain lambatnya penyerapan anggaran.
Situasi ini, kata Alfian, menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi psikologis pejabat yang masih menjabat.
“Banyak pejabat bekerja dalam kondisi ragu dan tidak ideal. Akibatnya, kewenangan dan tanggung jawab mereka tidak berjalan maksimal. Ini membuat kinerja birokrasi semakin melemah,” tegasnya.
MaTA meminta Gubernur Aceh segera memberikan kepastian terkait isu mutasi tersebut.
Menurut Alfian, ketegasan Gubernur menjadi kunci agar roda pemerintahan kembali berjalan normal.
“Apakah mutasi itu ada atau tidak, harus jelas. Jangan sampai pemerintahan tersandera isu yang tidak pasti,” katanya.
Selain itu, MaTA juga mengingatkan bahwa lemahnya serapan anggaran dapat berimplikasi buruk pada perjuangan Aceh memperoleh Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kalau 1 persen saja kita tidak mampu menyerap, bagaimana dengan 2,5 persen? Ini pertanyaan serius yang pasti akan jadi sorotan di tingkat nasional. Pemerintah Aceh harus segera memacu serapan APBA 2025 karena waktu pelaksanaan masih tersedia,” pungkas Alfian.
