Sabang, Infoaceh.net – Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Dewas BPKS) bersama manajemen BPKS menggelar rapat koordinasi bulanan sesuai penjadwalan ulang agenda berdasarkan Surat Ketua Dewas Nomor 515/DP-BPKS/28/2025 tertanggal 22 Agustus 2025.
Rapat yang berlangsung secara hybrid di ruang pimpinan Kantor Pusat BPKS, Sabang, Kamis (28/8/2025), dipimpin langsung Ketua Dewas BPKS Mawardi Ismail.
Hadir anggota Dewas Nurlaili, Muhammad Afifuddin Ihsan, Muhammad Iqbal, dan Munawar Liza Zainal, serta Sekretaris Dewas Danil Akbar Taqwaddin.
Dari pihak manajemen, hadir Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Wakil Kepala T. Hendra Budiansyah, Deputi Umum Fajran Zain, Deputi Komersial dan Investasi Jeliteng Pribadi, Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang Azwar Husein, serta Deputi Pengawasan Ridha Amri. Sejumlah kepala biro dan staf juga turut mengikuti rapat baik secara langsung maupun daring.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen dalam paparannya menyampaikan sejumlah agenda penting, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) BPKS 2025–2029 yang kini menunggu pengesahan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Bappenas.
“Hasil koordinasi strategis yang difasilitasi Sekda Aceh pada 25 Agustus 2025 menekankan penguatan Dewan Nasional KPBPB Sabang, penuntasan aset eks PT Pelindo, serta aset milik Dishub Aceh di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan,” ujar Iskandar.
Selain itu, ia juga menjelaskan langkah komunikasi BPKS dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait program perbatasan, serta rencana pembahasan blokir anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah dikonsultasikan ke Komisi XI DPR RI.
Agenda strategis lain yang mendapat sorotan adalah tindak lanjut kerja sama konektivitas Aceh–Andaman. Kerja sama ini merupakan implementasi dari Shared Vision of India–Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Mei 2018.
Iskandar juga menyinggung peluang investasi sektor energi, terutama rencana masuknya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas, Mubadala Energy, di Pelabuhan Sabang.
Menurutnya, investasi tersebut akan berdampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Sabang.
Ketua Dewas BPKS, Mawardi Ismail, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih tertib. Ia menyoroti belanja pegawai yang masih tercampur dengan belanja modal.
“Trend peningkatan PNBP yang positif harus terus diperkuat melalui langkah-langkah konkret,” tegas Mawardi.
Ia mengingatkan agar mekanisme pelimpahan dan pendelegasian kewenangan, baik perizinan maupun non-perizinan, segera diselesaikan.
Tata kelola aset menurutnya juga harus diperkuat, termasuk percepatan penuntasan rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru mengingat SOTK yang berlaku masih mengacu pada 2014.
Dinamika Internal Jadi Sorotan
Dalam sesi pandangan Dewas, Muhammad Iqbal secara khusus menyoroti dinamika internal di tubuh manajemen BPKS.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari publik terhadap lembaga.
“Dinamika internal manajemen, jika tidak segera diatasi, dapat mengganggu konsistensi kinerja dan melemahkan citra BPKS di mata masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Afifuddin Ihsan mengingatkan risiko penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), meski hingga Agustus 2025 masih berada di angka 95%.
Adapun Munawar Liza Zainal dan Nurlaili lebih menyoroti aspek pengelolaan kawasan, terutama kebersihan, ketertiban, dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang.
Menutup rapat, Dewas dan manajemen BPKS menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kinerja, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan Sabang.
“BPKS harus semakin produktif, akuntabel, dan berdaya saing global,” demikian kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
