Banda Aceh, Infoaceh.net – Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin siang (1/9/2025), berlangsung dengan suasana yang cukup tegang namun tetap terkendali.
Dalam aksi yang melibatkan ribuan massa dari mahasiswa, berbagai organisasi dan elemen masyarakat tersebut, sejumlah pengunjuk rasa mengibarkan bendera bulan bintang—simbol yang kerap diasosiasikan dengan identitas Aceh dan masa lalu Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Momen yang menarik perhatian terjadi ketika bendera tersebut dikibarkan tepat di hadapan Kapolda Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah.
Kapolda hadir langsung ke lokasi aksi untuk memantau jalannya pengamanan unjuk rasa. Ia tampak didampingi oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono, dan Ketua DPRA Zulfadli dan sejumlah anggota DPRA.
Meski bendera bulan bintang berkibar di tengah kerumunan, ketiganya tidak melakukan tindakan pelarangan atau upaya penurunan bendera tersebut.
Mereka hanya memperhatikan dengan tenang situasi di lapangan.
Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang di hadapan Kapolda Aceh ini diperkirakan akan menjadi sorotan nasional, mengingat simbol tersebut memiliki sensitivitas politik yang tinggi pascadamai Helsinki tahun 2005.
Massa Padati Halaman DPRA
Sejak Senin siang, ribuan mahasiswa dan warga dari berbagai daerah di Aceh mulai berdatangan menuju Gedung DPRA di kawasan Jalan Tgk Mohd. Daud Beureu’eh, Banda Aceh. Massa membawa berbagai poster, spanduk, dan atribut, termasuk bendera Aceh dengan lambang bulan bintang merah serta bendera One Piece.
Suasana di sekitar DPRA cukup padat, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa yang berlangsung secara nasional.
Massa juga menuntut realisasi penuh MoU, Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk kewenangan penggunaan bendera dan lambang Aceh.
Para demonstran juga menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan batalyon baru TNI di Aceh
Massa menilai pemerintah pusat terlalu lama menunda-nunda implementasi MoU Helsinki dan UUPA, sementara masyarakat Aceh sudah lama menantikan kepastian.
Kapolda Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia meminta massa untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis.
“Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum. Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib, jangan sampai merugikan orang lain,” kata Marzuki di sela aksi.
Menyangkut dengan pengibaran bendera bulan bintang di hadapannya, Kapolda tidak menanggapinya. Ia hanya menegaskan bahwa aparat akan bersikap profesional dan mengutamakan pendekatan persuasif.
Sementara Ketua DPRA Zulfadli yang turut hadir di lokasi mengatakan bahwa lembaganya siap menampung aspirasi rakyat.
“Kami memahami aspirasi masyarakat. DPRA akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar hal ini bisa mendapat jalan keluar,” ujar Zulfadli.
Sikap diam aparat ketika bendera bulan bintang berkibar di depan Gedung DPRA menimbulkan beragam tanggapan.
Sebagian peserta aksi mengapresiasi sikap Kapolda dan Kapolresta Banda Aceh yang tidak bersikap represif. Namun, sebagian pihak menilai hal itu berpotensi menimbulkan polemik dengan pemerintah pusat, mengingat pengibaran bendera Aceh masih menuai pro kontra secara hukum.
Hingga sore hari, aksi berjalan tertib tanpa ada insiden besar. Massa membubarkan diri menjelang magrib setelah menyampaikan tuntutan mereka kepada pimpinan DPRA.
Aparat kepolisian tetap berjaga hingga situasi benar-benar kondusif.
