Infoaceh.net – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan siaran pers penting di Istana Negara, Minggu (29/8/2025), menyikapi aksi kekerasan dari Kamis (28/8) hingga Minggu (31/8) yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.
Didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di sisi kiri, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani di sisi kanan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka absen, tak telihat batang hidungnya. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyinggung adanya gejala makar.
Pengamat intelijen Wawan Purwanto menyampaikan, aksi demo cenderung ke arah makar karena dinamika kerusuhan sudah meningkat ke arah penjarahan terhadap kediaman tokoh-tokoh Politik hingga perusakan fasilitas publik maupun infrastruktur pemerintah seperti kantor DPR, DPRD, kepolisian dan kejaksaan.
“Jika fenomena ini terus terjadi maka kerusuhan akan menjadi liar serta tidak terkontrol dan pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum hingga terganggunya roda perekonomian,” kata Wawan Purwanto, kepada aktual.com, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Apalagi, ucap Wawan, aksi yang awalnya murni karena protes terhadap kenaikan tunjangan DPR ini menjadi melebar karena ada pihak yang ikut bermain. Hal itu membuat situasi bertambah ramai, dan ruwet.
“Belakangan memang ada yang ikut bergerak untuk membuat situasi tambah ramai. Siapa mereka nanti juga akan ketahuan, netizen juga sudah menduga-duga. Tapi yang jelas pergerakan seperti itu butuh logistik,” katanya.
Selain itu, menurut Wawan, adanya sinyalemen pihak asing terlibat seperti yang disampaikan mantan Kepala BIN Hendropriyono harus menjadi warning yang perlu diwaspadai. “Jangan sampai masuk ke genderang mereka, jangan mau diadu domba. Soal motivasi asing dan ada pihak yang bermain ini bisa politik, bisa ekonomi,” paparnya.
Wawan menyampaikan, diharapkan semua pihak segera menyadari ada pihak lain yang menunggangi aksi tersebut, dan mundur dari aksi demo. Menurutnya, kekesalan dan amarah tentu ada batasnya, tak perlu marah terus. “Yang penting aspirasi telah tersampaikan, dan pemerintah mulai menindaklanjuti,” ucapnya.
Dalam negara demokrasi, katanya, ada kebebasan, kesetaraan dan aturan. Semua pihak harus kembali ke aturan yang telah disepakati, termasuk penegakan hukum guna merajut menuju masyarakat yang tertib, damai dan sejahtera.
“Situasi sekarang masih panas, perlu waktu untuk pendinginan situasi. Tapi kita berharap keinginan masyarakat bisa diatensi dengan kepala dingin. Perlu juga diambil langkah-langkah terukur guna memulihkan secepatnya stabilitas keamanan nasional secara komprehensif dan bermartabat serta tetap menjunjung tinggi HAM,” kata Wawan.
Wawan pun mendukung upaya Pemerintah meredakan ketegangan dengan melakukan dialog dengan banyak pihak, baik itu aktivis, tokoh masyarakat, tokoh parpol, dan tokoh agama. Diharapkan, segera ada titik temu dan solusi terbaik. Semua memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kedamaian.
“Status darurat militer bisa saja terjadi jika eskalasi terus berlanjut, namun menurut saya belum perlu, masih bisa diatasi dengan standar umum. Militer memback up Polri dalam mengamankan situasi. Ini sinergi yang baik, diharapkan semua pihak mampu menahan diri untuk tidak melampaui batas, sebab sama-sama lelah di lapangan berjam-jam berdiri terkadang loss control, ini yang harus bersama-sama dijaga,” pungkasnya.
