Infoaceh.net – Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), komitmen pemberantasan korupsi kerap digaungkan. Namun realitasnya, sejumlah menteri dalam kabinetnya justru terseret kasus besar, bahkan di sektor-sektor vital, Seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur digital.
Terbaru, mantan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) era Jokowi, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebuut merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 1,9 triliun. Nadiem ppun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelum Nadiem, ada 7 menteri era Jokowi yang sudah dan sedang tersangkut kasus korupsi. Ditambah Nadiem, jumlahnya menjadi 8. Berikut daftar menteri era Jokowi yang tersandung kasus korupsi dan menjadi sorotan publik:
1. Imam Nahrawi – Suap Dana Hibah KONI
Jabatan: Menteri Pemuda dan Olahraga (2014–2019)
Kasus: Suap dan gratifikasi dana hibah KONI Rp11 miliar
Imam Nahrawi dinyatakan bersalah karena menerima suap dari penyaluran dana hibah olahraga.
Dana yang seharusnya untuk pembinaan atlet malah masuk ke kantong pribadi. Pada Juni 2020, ia divonis 7 tahun penjara.
2. Edhy Prabowo – Suap Ekspor Benih Lobster
Jabatan: Menteri Kelautan dan Perikanan (2019–2020)
Kasus: Suap ekspor benih lobster
Edhy Prabowo ditangkap KPK pada 2020 setelah terbukti menerima suap dari izin ekspor benih lobster.
Ironisnya, uang hasil suap digunakan untuk belanja mewah di luar negeri. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
3. Juliari Batubara – Korupsi Bansos COVID-19
Jabatan: Menteri Sosial (2019–2020)
Kasus: Suap pengadaan bansos pandemi Covid-19
Kasus Juliari Batubara dianggap sebagai bentuk pengkhianatan moral. Saat rakyat menderita akibat pandemi Covid-19, ia justru meminta fee dari setiap paket sembako. Pada 2021, ia divonis 12 tahun penjara—salah satu hukuman terberat bagi menteri Jokowi.
4. Idrus Marham – Korupsi Bansos Jabodetabek
Jabatan: Menteri Sosial
Kasus: Penyelewengan bantuan sosial COVID-19
Idrus Marham ikut terseret kasus bansos untuk wilayah Jabodetabek. Skandal ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2020.
5. Johnny G. Plate – Korupsi Proyek BTS 4G
Jabatan: Menteri Komunikasi dan Informatika (2019–2024)
Kasus: Korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo
Johnny G. Plate terjerat kasus pembangunan BTS 4G yang ditujukan untuk desa-desa terpencil. Audit menemukan pembayaran fiktif hingga pengadaan alat yang tidak sesuai. Ia ditetapkan tersangka pada Mei 2023.
6. Syahrul Yasin Limpo – Pemerasan di Kementan
Jabatan: Menteri Pertanian (2019–2023)
Kasus: Pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan
Syahrul Yasin Limpo terbukti memeras bawahan dan mengatur kontrak pengadaan di Kementerian Pertanian. Pada Juli 2024, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor.
7. Yaqut Cholil Qoumas – Kuota Haji Bermasalah
Jabatan: Menteri Agama (2020–2024)
Kasus: Dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024
Distribusi 20.000 kuota haji tambahan di tahun 2024 era Jokowi diduga diselewengkan dengan skema 50:50 untuk reguler dan khusus. Padahal aturannya, haji khusus hanya dapat 8 persen.
Skema ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun dan merugikan calon jamaah haji reguler.
Meski belum ada pengumuman resmi tersangka, KPK sudah mencegah Yaqut untuk bepergian ke luar negeri.
8. Nadiem Anwar Makarim – Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
Jabatan: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2019–2024)
Kasus: Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook
Mantan bos Gojek ini resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Kasusnya terkait pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.
Proyek yang seharusnya memajukan dunia pendidikan justru dipenuhi dugaan rekayasa dan pengaturan.
Rentetan kasus ini jelas menunjukkan bahwa korupsi di level elite kabinet bukan sekadar kasus individu, melainkan kegagalan sistem pengawasan negara.
Sektor-sektor vital, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, tercemar praktik busuk yang langsung merugikan rakyat.
Pertanyaannya: sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan jika orang-orang terdekat presiden pun tidak luput dari jerat hukum?.
