Banda Aceh, Infoaceh.net – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengungkapkan bahwa dari 6.497 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di Aceh, hanya 75 unit yang benar-benar beroperasi.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota KDMP se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (18/9/2025).
Menurut Wagub, KDMP tidak boleh berhenti pada tahap pendirian, tetapi harus berjalan aktif sebagai penggerak ekonomi desa.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” kata Fadhlullah.
Ia menyebut sejumlah kendala yang membuat sebagian besar KDMP belum berfungsi optimal, mulai dari rendahnya literasi koperasi, lemahnya manajemen SDM, hingga keterbatasan modal.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, tengah mendorong percepatan operasionalisasi koperasi melalui penguatan kelembagaan, kerja sama dengan bank Himbara, serta dukungan BUMN.
Fadhlullah juga menyinggung besarnya dana desa yang masuk ke Aceh. Selama 10 tahun terakhir, nilainya mencapai Rp49,1 triliun.
Pada 2025 saja, Aceh mendapat kucuran Rp4,73 triliun, dengan Rp1,01 triliun di antaranya khusus untuk ketahanan pangan.
“Potensi ini harus diarahkan agar benar-benar menciptakan kemandirian gampong,” ujarnya.
Sementara Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa KDMP harus menjadi sarana pemberdayaan desa yang langsung menyerap hasil panen petani.
“Kalau koperasi desa sudah berjalan, gabah petani bisa langsung ditampung koperasi. Koperasi yang bayar, lalu Bulog membeli dari koperasi. Dengan begitu desa akan mandiri,” jelas Zulhas.
Ia menambahkan, berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan, nantinya akan disalurkan melalui KDMP.
Dengan sistem ini, rantai distribusi bisa dipangkas, harga lebih stabil, dan petani lebih sejahtera.
Rakor tersebut turut dihadiri Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI Nazaruddin Dekgam, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, sejumlah wali kota dan bupati, serta jajaran kepala SKPA dan biro di lingkungan Setda Aceh.
