Sabang, Infoaceh.net – Harapan warga Pulo Aceh untuk segera menikmati akses darat melalui jembatan penghubung Pulau Nasi–Pulau Breuh kembali terganjal.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengaku tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan proyek strategis tersebut.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara jajaran BPKS dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Aceh Besar yang melakukan kunjungan kerja ke kantor BPKS, Senin (22/9/2024).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Deputi Pengawasan Ridha Amri, serta Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah.
Sementara dari DPRK Aceh Besar hadir Ketua Komisi V Yusran Effendi, Ketua Komisi III Syahrizal SKom dan anggota DPRK Apriono ST.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Yusran Effendi, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jembatan penghubung Pulau Nasi–Pulau Breuh.
Menurutnya, infrastruktur tersebut merupakan urat nadi mobilitas dan akses ekonomi sekitar 4.000 jiwa warga di Pulo Aceh.
“Jumlah penduduknya memang kecil, tetapi posisi Pulo Aceh sebagai kawasan terluar sangat strategis. Karena itu, pembangunan jembatan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Yusran.
Selain jembatan, Fraksi PKB juga menyoroti pemanfaatan Pelabuhan Perikanan di Desa Gugop, Pulau Breuh, yang hingga kini belum berjalan optimal.
Padahal, pelabuhan tersebut diyakini bisa menjadi pintu masuk bagi pengembangan sektor perikanan dan ekonomi lokal.
“Kami ingin mendengar langsung apa saja hambatan BPKS, supaya bisa dirumuskan bersama dengan Pemkab Aceh Besar dan diperjuangkan hingga ke pusat,” tambah Yusran.
Senada, Ketua Komisi III DPRK Aceh Besar, Syahrizal menilai BPKS perlu berperan lebih aktif sebagai motor penggerak pembangunan.
“Kalau pelabuhan bisa difungsikan maksimal, hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual mentah, tapi bisa diolah jadi produk bernilai tambah seperti ikan kaleng,” ujarnya.
BPKS Akui Terkendala Anggaran
Menanggapi aspirasi dewan tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen mengakui pihaknya tidak memiliki anggaran untuk membangun jembatan Pulau Nasi–Pulau Breuh.
“Hambatan utamanya memang di ketiadaan anggaran. Selain itu, jumlah penduduk yang relatif sedikit sering kali menjadi alasan pemerintah pusat menunda pembangunan,” jelas Iskandar.
Meski begitu, ia menegaskan BPKS tetap mendukung rencana pembangunan jembatan tersebut. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan dorongan bersama dari Pemkab Aceh Besar, DPRK, hingga pihak terkait lain agar usulan bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat.
“Kami berharap ada sinergi. Kalau DPRK dan Pemkab Aceh Besar ikut mendorong, maka peluang masuk dalam prioritas pembangunan nasional bisa lebih besar,” tambahnya.
Selain masalah jembatan, Iskandar juga mengungkap kendala di Pelabuhan Perikanan Pulau Breuh. Alur pelabuhan saat ini terganggu oleh bangkai kapal yang mengendap dan membuat jalur menjadi dangkal.
“Kami akan coba mencari solusi bersama untuk menggeser bangkai kapal tersebut, agar pelabuhan bisa difungsikan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Fraksi PKB DPRK Aceh Besar memastikan akan membawa persoalan ini ke forum yang lebih luas, mulai dari DPRA hingga DPR RI.
“Kami berharap Fraksi PKB di tingkat provinsi dan nasional bisa mendorong tambahan anggaran bagi BPKS, agar pembangunan Pulo Aceh tidak terus tertunda,” tutup Yusran.
