Banda Aceh, Infoaceh.net – Sejak Senin sore (29/9/2025) hingga Selasa (30/9/2025), pemadaman listrik massal melanda seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Situasi ini memicu gelombang kekecewaan warga, karena hingga kini belum ada sikap resmi pemerintah pusat maupun Presiden RI Prabowo Subianto.
Ulama muda Aceh, Ustadz Masrul Aidi Lc, menilai perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap Aceh.
“Aceh diperlakukan berbeda oleh pemerintah pusat, dibandingkan dengan daerah lain ketika listrik padam,” ungkap Ustadz Masrul Aidi, dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan media sosial, Selasa (30/9).
Ia menyinggung langkah cepat Presiden Prabowo yang langsung meminta maaf saat terjadi blackout atau gangguan listrik di Bali, sementara untuk Aceh justru terkesan diam.
“Aceh ini dulu daerah modal kemerdekaan. Tapi setelah 80 tahun merdeka, masih diperlakukan seperti rakyat kelas dua. Saat Bali padam, Presiden langsung minta maaf. Tapi saat Aceh padam, tak ada suara,” tegas Ustadz Masrul, yang juga pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cot Keu’eung, Aceh Besar.
Menurutnya, ketidakadilan ini semakin menambah panjang daftar keluhan rakyat Aceh, mulai dari proyek jalan tol Sigli–Banda Aceh yang tak kunjung selesai, lemahnya penegakan syariat Islam, hingga pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) yang lebih banyak dinikmati pihak luar daerah.
Tokoh masyarakat Aceh dan akademisi, Dr Taqwaddin Husin, turut bersuara lantang. Ia menilai seringnya padam listrik di Aceh tak lepas dari kebijakan interkoneksi dengan Sumatera Utara.
“Interkoneksi ini membuat Aceh jadi korban. Harusnya listrik dari pembangkit di Aceh diprioritaskan untuk Aceh sendiri. Kalau disambung ke luar, akhirnya rakyat Aceh yang menderita,” katanya.
Ia juga mengingatkan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat listrik padam berhari-hari. Banyak alat elektronik rumah tangga warga rusak, sementara kondisi ekonomi rakyat Aceh belum mampu menanggung beban penggantian.
Taqwaddin pun mendesak para anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, di antaranya Azhari Cage, Darwati A. Gani, TA Khalid, Nasir Djamil, Muslim Ayub, hingga Nazaruddin Dek Gam, agar serius memperjuangkan masalah listrik Aceh di tingkat nasional.
“Jangan sampai rakyat terus jadi korban, sementara wakil rakyat hanya diam. Aceh butuh solusi permanen, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Belum Ada Respons Pemerintah
Hingga Selasa sore, belum ada respons dari Pemerintah Pusat terkait padamnya listrik yang sudah lebih 24 jam listik di Aceh.
Berbeda dengan kasus blackout di Bali yang langsung direspons Presiden Prabowo Subianto.
