Banda Aceh, Infoaceh.net – Provinsi Aceh masuk dalam jajaran daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia pada September 2025.
Bumi Serambi Mekkah menempati posisi ketiga dengan angka inflasi 4,45 persen, di bawah Sumatera Utara (Sumut) 5,32 persen dan Riau 5,08 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur sejumlah pemerintah daerah di Tanah Air karena tingginya angka inflasi per September 2025.
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh menjadi dua wilayah yang paling disorot akibat kenaikan harga yang kian dirasakan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, terdapat 10 provinsi dengan inflasi year on year (yoy) tertinggi, di antaranya:
- Sumatra Utara: 5,32 persen
- Riau: 5,08 persen
- Aceh: 4,45 persen
- Sumatera Barat: 4,22 persen
- Sulawesi Tengah: 3,88 persen
- Jambi: 3,77 persen
- Sulawesi Tenggara: 3,68 persen
- Papua Pegunungan: 3,55 persen
- Sumatera Selatan: 3,44 persen
- Papua Selatan: 3,42 persen
“Inflasi 5,32 persen dalam suatu provinsi itu sudah terasa sekali oleh masyarakat. Kami mohon ini jadi perhatian serius bagi para gubernur, terutama dari 10 provinsi tertinggi,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Sementara itu, di tingkat kabupaten, Aceh Tengah berada di posisi keenam Nlnasional dengan inflasi 5,80 persen.
Daftar sepuluh kabupaten dengan inflasi tertinggi dipimpin oleh Deli Serdang sebesar 6,81 persen, disusul Labuhan Batu (6,38 persen), Pasaman Barat (6,38 persen), dan Tembilahan (6,34 persen).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balau, menyayangkan kondisi ini. Ia menekankan bahwa sebagian besar kabupaten yang masuk sepuluh besar inflasi justru bukan daerah sulit dalam distribusi barang.
“Kami mohon segera cek ini, perhatikan lebih serius, dan berusaha sekeras-kerasnya untuk menekan laju inflasi,” tegas Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tersebut.
Tomsi juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah terdampak inflasi tinggi agar melakukan koordinasi lintas sektor untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan masyarakat.
“Bagi kepala daerah, kalau dinas-dinasnya tidak bergerak, segera lakukan evaluasi. Kita setiap minggu rapat di sini agar harga barang terjangkau masyarakat,” ujarnya.
