BANDA ACEH, Infoaceh.net – Isu pembangunan Jalan Meureudu–Geumpang yang menghubungkan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie kembali mengemuka.
Ketua Komisi IV DPRK Pidie Jaya, Teuku Guntara, menegaskan proyek yang selama ini “mati suri” itu harus masuk daftar prioritas utama Pemerintah Aceh pada tahun 2026 mendatang.
Dalam pernyataannya, Selasa (14/10/2025), Guntara mengungkapkan pihaknya telah melakukan konsultasi langsung dengan Ketua Komisi IV DPRA, drh. Nurdiansyah Alasta, yang membidangi infrastruktur. Ia menyampaikan, pembangunan jalan tersebut menjadi kunci kebangkitan ekonomi Pidie Jaya.
“Kami sudah duduk dan disambut langsung oleh Ketua Komisi IV DPRA. Saya sampaikan, kalau kita mau ekonomi Pidie Jaya bangkit, Jalan Meureudu–Geumpang ini harus jadi proyek prioritas 2026. Tanpa itu, ekonomi kita akan terus jalan di tempat,” tegas Guntara.
Menurutnya, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan jalan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan ekonomi masyarakat Pidie Jaya.
Jalan ini akan membuka isolasi wilayah pedalaman, mempercepat distribusi hasil perkebunan, serta menjadi jalur alternatif strategis menuju Geumpang hingga Meulaboh.
“Ini bukan hanya soal aspal dan batu, tapi soal kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau sudah tembus, hasil kebun bisa lancar, akses antarwilayah terbuka, dan pertumbuhan ekonomi akan melonjak,” ujarnya.
Guntara menuturkan, Ketua Komisi IV DPRA menyatakan siap mendukung penuh gagasan tersebut dan berkomitmen untuk menyampaikan usulan resmi kepada Pemerintah Aceh agar pembangunan jalan Meureudu–Geumpang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Kita tinggal menunggu kesiapan dari Bupati Pidie Jaya. Administrasi dan syarat teknis apa saja yang harus disiapkan. Kalau kabupaten siap, DPRA siap dorong ke provinsi,” jelasnya.
Guntara mengingatkan proyek ini sebenarnya sudah pernah dimulai pada masa pemerintahan sebelumnya. Sekitar 8 kilometer ruas jalan telah dibuka dari total panjang 38 kilometer, namun kemudian berhenti di tengah jalan.
“Dulu sudah pernah diterobos sekitar 8 kilometer, tapi berhenti. Sekarang tinggal 30 kilometer lagi. Kalau mulai 2026 dikerjakan bertahap, insyaallah 2028 bisa tembus penuh,” katanya optimis.
Selain mempercepat konektivitas antarwilayah, ia menilai jalan Meureudu–Geumpang memiliki nilai strategis tinggi karena jaraknya lebih pendek dibandingkan rute Beureunuen–Tangse. Jalur ini bahkan bisa menjadi poros ekonomi baru Aceh bagian tengah–timur.
“Bayangkan, dari Geumpang mau ke Meulaboh atau ke arah timur bisa lewat Meureudu. Cepat, hemat, dan efisien. Ini solusi konkret, bukan wacana di atas kertas,” tutur Guntara.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan semua pihak di Pidie Jaya — pemerintah daerah, DPRK, hingga media — agar bersatu menjaga agar isu pembangunan jalan ini tidak “tenggelam” di tengah hiruk-pikuk politik menjelang tahun anggaran baru.
“Kalau kita diam, isu ini bisa hilang lagi. Semua stakeholder harus kompak. Jalan ini bukan milik satu orang, tapi masa depan Pidie Jaya,” pungkasnya.
Jalan Meureudu–Geumpang dikenal sebagai jalur strategis lintas tengah Aceh. Jika terealisasi, proyek ini diyakini akan memangkas jarak antardaerah, membuka akses ekonomi baru, dan membawa dampak langsung bagi ribuan warga di wilayah pedalaman Aceh bagian tengah.
