BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mencatat prestasi gemilang. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi, realisasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menempati posisi tertinggi di Provinsi Aceh dan peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menyampaikan bahwa per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah.
“Capaian ini bukan hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi, Selasa (21/10).
Dari sisi pendapatan, Banda Aceh juga berada dalam zona hijau dengan realisasi Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target 2025.
Menurut Alriandi, hal ini menandakan tata kelola keuangan daerah yang sehat, di mana belanja pemerintah tetap terjaga dalam koridor kemampuan fiskal yang berkelanjutan.
Rakor Kemendagri menyoroti korelasi positif antara kecepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi daerah. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tapi tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambah Alriandi.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran Pemko.
“Alhamdulillah, ini buah kerja keras dan sinergi perangkat daerah. APBK bukan sekadar angka, tetapi instrumen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan warga Banda Aceh,” ujar Illiza.
Illiza menegaskan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus transparan dan berpihak pada masyarakat. “Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata — memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme: “InsyaAllah, capaian ini bukan akhir, tapi motivasi untuk terus bekerja dengan prinsip Banda Aceh Kolaborasi — menghadirkan pemerintahan efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat.”
