Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menurunkan tim untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di wilayah barat Aceh.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem agar Pemerintah Pusat menghadirkan solusi infrastruktur yang lebih aman dan efisien bagi pengguna jalan lintas barat-selatan Aceh.
Kunjungan tim Bappenas ke kawasan Geurutee, perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya, pada Senin (20/10/2025) menjadi sinyal kuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Pemerintah berkomitmen melaksanakan pembangunan terowongan di Geurutee serta perbaikan geometrik ruas Paro dan Kulu secara paralel.
Dalam peninjauan itu turut hadir Mustaqim selaku Ketua Tim 1 dari Direktorat Kedeputian Bidang Infrastruktur dan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro ST MT mewakili Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Dinas PUPR Aceh Ir Mawardi ST serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Heri Etika ST MSi selaku Kadis PUPR bersama tim.
Pertemuan di lapangan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat tahapan pembangunan—mulai dari identifikasi izin, pembebasan lahan, hingga penyusunan dokumen perencanaan.
Semua pihak menyatakan komitmennya untuk bekerja sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas PUPR Aceh Ir Mawardi ST menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Pekerjaan Umum akan menindaklanjuti kajian teknis pembangunan terowongan dan perbaikan geometrik Paro–Kulu.
“Sekembali dari kunjungan ini, tim Bappenas akan menggelar diskusi lanjutan untuk menyiapkan langkah-langkah percepatan pembangunan terowongan Geurutee,” ujarnya.
Mawardi menambahkan, Gubernur Aceh menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kecelakaan di ruas Paro, Kulu, dan Geurutee.
Karena itu, pembangunan terowongan dinilai mendesak, bukan hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk mendukung pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan terowongan, waktu tempuh antarwilayah akan berkurang signifikan, biaya logistik menurun, serta mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien,” sebut Mawardi.
Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro ST MT menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
“Kajian akan dilakukan untuk mendapatkan desain terowongan yang ideal, berkualitas, dan efisien. Kami ingin memastikan konstruksinya memenuhi standar keamanan tinggi serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Heri, kehadiran terowongan akan memangkas jarak tempuh secara signifikan. Segmen jalan Paro–Kulu yang sebelumnya sekitar 13 kilometer akan menjadi 6 kilometer, sedangkan segmen Geurutee dari 8 kilometer akan menjadi hanya 2,7 kilometer.
Selain aspek teknis, tim Bappenas juga membahas skema pembiayaan proyek, yang akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pimpinan di Jakarta.
Beberapa opsi tengah dikaji, di antaranya pinjaman luar negeri, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), maupun pembiayaan murni APBN.
