Infoaceh.net — Polemik dana mengendap milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang mencapai ratusan triliun rupiah di perbankan kini merembet ke Jawa Barat. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merespons cepat tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pemda Jabar memiliki dana Rp4,1 triliun dalam bentuk deposito.
Melalui unggahan video di media sosialnya, Dedi berjanji akan menyelidiki kebenaran data tersebut secara transparan. Ia bahkan mengancam akan memecat pejabat Pemprov Jabar yang terbukti berbohong atau menyembunyikan fakta.
“Menanggapi polemik dana Rp4,1 triliun dalam bentuk deposito, saya akan terus melakukan langkah penanganan secara sungguh-sungguh,” tegas Dedi.
Langkah awalnya adalah mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk menguji kejujuran mereka di hadapan publik. “Saya akan bertanya sekali lagi, apakah mereka berkata jujur tentang data dan fakta atau berbohong,” ujarnya.
Dedi juga menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia untuk memverifikasi sumber data tersebut. “Saya akan bertemu dengan Kemendagri dan Bank Indonesia hari ini juga,” ungkapnya.
Ancaman Dedi tak main-main. Ia menegaskan akan memberhentikan siapapun tanpa pandang bulu jika terbukti tidak transparan. “Mau Sekda, Kepala BPKAD, atau Kepala Bapenda—kalau berbohong dan menyembunyikan data publik, saya berhentikan,” tandasnya.
Menkeu Purbaya Balas: “Mungkin Anak Buahnya Ngibulin”
Menkeu Purbaya menanggapi tantangan Dedi dengan nada santai namun menyengat. Ia menduga Gubernur Jabar mungkin tidak mendapat laporan yang akurat dari bawahannya.
“Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh,” kata Purbaya sambil tersenyum, dikutip Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, data dana Pemda Jabar yang mencapai Rp4,1 triliun bersumber dari laporan perbankan yang dihimpun oleh Bank Sentral, bukan hanya dari Bank Jabar. “Tanya saja ke bank sentral, itu data dari sana. Harusnya dia cari,” jelasnya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa data yang dimilikinya sejalan dengan data dari Mendagri Tito Karnavian. “Angkanya mirip kok,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah Kementerian Keuangan akan berkoordinasi langsung dengan Pemprov Jabar, Purbaya menjawab lugas, “Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri.”
Purbaya Geram: 15 Pemda Timbun Uang Rakyat
Sebelumnya, dalam rapat daring dengan kepala daerah, Purbaya meluapkan kejengkelan atas sikap 15 pemda yang dinilai “hobi” menimbun uang rakyat di bank. Total dana mengendap di perbankan per September 2025 mencapai Rp234 triliun.
“Serapan rendah mengakibatkan simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” tegas Purbaya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Hingga September 2025, realisasi APBD nasional baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun — lebih rendah 13,1 persen dibanding tahun lalu.
Belanja modal, yang seharusnya berdampak langsung pada pembangunan dan lapangan kerja, juga anjlok hingga lebih dari 31 persen. “Kalau uangnya diam, ekonomi ikut lesu. Kalau bergerak, ekonomi hidup dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegas Purbaya.
Ia bahkan membeberkan daftar pemda dengan dana mengendap terbesar, antara lain:
DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
Jawa Timur: Rp6,8 triliun
Kota Banjarbaru: Rp5,1 triliun
Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
Jawa Barat: Rp4,1 triliun
Purbaya mengultimatum agar dana tersebut segera direalisasikan untuk belanja produktif sebelum akhir tahun 2025. “Percepatan belanja harus ditingkatkan. Jangan biarkan uang rakyat hanya tidur di bank,” ujarnya menutup pernyataan.
