BANDA ACEH, Infoaceh.net — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan Aceh dalam penanganan dan penanggulangan bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Kebencanaan se-Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
“Oleh sebab itu Aceh menjadi prioritas. Kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan kami ingin membantu Aceh,” kata Suharyanto.
Menurutnya, hampir seluruh jenis bencana yang ada di Indonesia juga terjadi di Aceh, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga abrasi pantai.
Bahkan Aceh juga memiliki potensi letusan gunung api, sehingga memerlukan sistem mitigasi yang kuat dan terpadu.
BNPB, kata Suharyanto, telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk Aceh.
Di antaranya, pembentukan Pusat Edukasi dan Informasi Kesiapsiagaan Tsunami melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang, serta pembangunan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang akan terkoneksi langsung dengan Pusdalops di tingkat daerah.
“Alat ini akan berfungsi memberikan informasi lebih awal terkait potensi terjadinya bencana, baik gempa, tsunami, banjir maupun gunung berapi,” ujarnya.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan bantuan sumur bor untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, guna mengantisipasi gagal panen di lahan pertanian.
Suharyanto menyebutkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Aceh sebesar Rp16,01 miliar.
Sementara itu, dukungan logistik dan peralatan darurat yang disalurkan sepanjang 2023–2025 mencapai Rp32,6 miliar.
“Tahun ini kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk sembilan kabupaten/kota di Aceh, serta Pemerintah Aceh. Saat ini prosesnya sedang berjalan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Suharyanto pun membuka peluang bagi daerah lain di Aceh untuk mengajukan proposal dana hibah serupa, dengan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh BNPB.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian BNPB terhadap Aceh, namun berharap agar bantuan dan program ke depan dapat lebih ditingkatkan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB atas berbagai program untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan lagi khusus Aceh,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, Aceh layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selain karena memiliki status daerah dengan perjanjian khusus (MoU Helsinki 2005), Aceh juga merupakan daerah modal yang berperan penting dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia.
“Mulai dari sumbangan pesawat, peran Radio Rimba Raya untuk kemerdekaan, hingga sumbangan emas untuk Monas di Jakarta, semua itu adalah bukti nyata kontribusi Aceh bagi bangsa,” tuturnya.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala SKPA, Kepala BPBD se-Aceh, serta unsur terkait lainnya.
