Banda Aceh, Infoaceh.net — Satuan Tugas (Satgas) Respons Senyar Universitas Syiah Kuala (USK) mengumumkan peta sebaran posko dan dapur umum yang telah dibentuk secara strategis untuk mendukung penanganan bencana besar banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Aceh.
Dari pusat inilah, penguatan respons lapangan dilakukan secara bertahap dengan membangun empat posko utama dan dua dapur umum untuk memastikan layanan kemanusiaan menjangkau titik-titik terdampak secara cepat.
“Penetapan lokasi posko dan dapur umum dilakukan melalui asesmen mendalam, dan bersifat adaptif terhadap kondisi lapangan,” kata Ketua Satgas USK, Prof. Syamsidik, Rabu (10/12).
Jaringan posko Satgas USK pertama kali beroperasi di RSUD Meureudu, Pidie Jaya (30 November 2025), yang diperkuat Sub-Posko UKM PA Leuser untuk wilayah sulit.
Perluasan berlanjut 7 Desember 2025 dengan pembukaan Posko Bersama USK–Almuslim–PNL di Kampus Universitas Almuslim, Bireuen, sebagai representasi kolaborasi antar-perguruan tinggi.
Menyusul peningkatan kebutuhan di wilayah timur Aceh, Satgas USK juga akan mengaktifkan Posko 4 di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, pada 15 Desember 2025, guna mengoptimalkan distribusi logistik di sana.
Selain posko kesehatan dan koordinasi, Satgas USK juga menyiapkan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyintas.
Kemudian, Dapur Umum 2 diproyeksikan segera dibuka di Kutacane, Aceh Tenggara, sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan populasi terdampak di wilayah perbatasan Sumatra.
Dengan penyebaran titik posko dari pesisir utara hingga dataran tinggi tengah Aceh, Satgas USK mengupayakan agar setiap daerah terdampak dapat mengakses layanan kemanusiaan sedekat dan secepat mungkin, sekaligus mempermudah koordinasi lintas lembaga serta memaksimalkan kerja relawan yang terdiri dari akademisi, tenaga kesehatan, dan mahasiswa.
“Posko dan dapur umum ini kami bangun untuk memastikan masyarakat terdampak bisa menerima dukungan sedekat dan secepat mungkin. Sebaran ini bersifat dinamis—akan terus diperbarui sesuai kebutuhan lapangan. Yang terpenting, masyarakat tidak dibiarkan menunggu bantuan terlalu lama,” ujar Prof. Syamsidik.
