Jakarta, Infoaceh.net — Dampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kian mengkhawatirkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 11.000 hektare sawah di Aceh dan Sumatera dinyatakan hilang setelah terendam banjir dan tertutup lumpur tebal, bahkan sebagian terbawa arus.
Menurut Amran, belasan ribu hektare sawah tersebut mengalami kerusakan total dan tidak lagi menyisakan struktur lahan pertanian yang bisa langsung ditanami kembali.
“Sebanyak 11.000 hektare itu sudah rata, tidak ada tanamannya, termasuk sawah-sawahnya hilang,” ujar Amran, dikutip dari detikFinance, Jumat (12/12/2025).
Amran menjelaskan, lahan yang hilang tersebut merupakan bagian dari total sekitar 65.000 hektare sawah yang terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun demikian, ia menegaskan tidak semua lahan terdampak langsung mengalami gagal panen total.
Sebagian sawah masih berpotensi dipulihkan dalam waktu relatif cepat setelah genangan surut dan lumpur dibersihkan. Sementara itu, 11.000 hektare sawah yang hilang membutuhkan penanganan khusus karena struktur tanahnya sudah berubah total.
Menteri Pertanian memastikan pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya proses pemulihan lahan pertanian yang rusak berat, termasuk mencetak ulang sawah yang hilang akibat timbunan lumpur dan erosi.
“Sebelas ribu hektare itu kami cetak ulang dan dikerjakan oleh pemerintah. Kementerian Pertanian bertanggung jawab penuh,” tegas Amran.
Selain pencetakan ulang sawah, Kementerian Pertanian juga akan menyalurkan benih padi, pupuk, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) secara gratis kepada petani terdampak agar aktivitas pertanian dapat segera kembali berjalan.
Amran menegaskan bahwa anggaran pemulihan lahan pertanian telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memastikan tidak ada kendala pendanaan dalam proses rehabilitasi pertanian di wilayah terdampak bencana.
“Kami sudah ada anggarannya, sudah siap, beres, aman untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional, sekaligus melindungi mata pencaharian petani yang terdampak bencana.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sekitar 65.000 hektare sawah di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan parah dan berubah menjadi lapisan lumpur. Data tersebut merupakan laporan sementara dari Kementerian Dalam Negeri dan BNPB.
“Data sementara dari Kemendagri dan BNPB, di tiga provinsi ini ada 65 ribu hektare sawah yang musnah, berubah menjadi lumpur,” kata Nusron saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Nusron juga mengingatkan bahwa tertutupnya lahan pertanian oleh lumpur memunculkan persoalan baru, terutama terkait batas dan status kepemilikan tanah, khususnya bagi petani yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu sengketa lahan di kemudian hari jika tidak segera ditangani secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Hilangnya ribuan hektare sawah akibat banjir bandang dan longsor menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan daerah, terutama di Aceh yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan regional. Pemulihan cepat dan terintegrasi menjadi kunci agar produksi pertanian tidak terganggu dalam jangka panjang.
