Banda Aceh, Infoaceh.net — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk menangani pemulihan pascabencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Namun, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat ditentukan oleh kesiapan dan akurasi data kerusakan serta jumlah korban yang disiapkan pemerintah daerah.
Ketua YARA, Safaruddin, menyatakan bahwa dua fase krusial dalam penanganan bencana—rehabilitasi dan rekonstruksi—tidak akan berjalan optimal tanpa data yang valid dan terverifikasi.
Rehabilitasi bertujuan memulihkan fungsi dasar pelayanan publik serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sementara rekonstruksi diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
“Dampak banjir memang besar, tetapi dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, negara sangat mampu melakukan pemulihan. Yang harus segera dilakukan pemerintah daerah adalah menyiapkan data korban, fasilitas umum yang rusak, serta harta benda masyarakat terdampak agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar Safaruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Safaruddin menilai pemerintah pusat telah menunjukkan respons cepat dalam penanganan pascabencana.
Di Aceh, sejumlah infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang sebelumnya rusak akibat banjir dan longsor kini mulai difungsikan kembali, meskipun masih bersifat darurat, sehingga distribusi logistik ke wilayah terdampak dapat kembali berjalan.
Selain perbaikan infrastruktur darat, pemerintah juga telah mengerahkan transportasi udara untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi dan sulit diakses melalui jalur darat.
Meski demikian, Safar menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan jauh lebih maksimal apabila pemerintah daerah lebih aktif berkomunikasi serta menyinkronkan data lapangan dengan pemerintah pusat.
“Upaya pemulihan sudah terlihat nyata. Infrastruktur vital mulai difungsikan kembali dan akses logistik terus dibuka. Tinggal bagaimana pemerintah daerah lebih proaktif menyampaikan data korban dan kerusakan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, YARA mendorong pemerintah pusat membentuk badan ad hoc khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi, yang bekerja secara terfokus dan terkoordinasi.
Safar menilai model tersebut dapat mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias pascatsunami 2004 yang terbukti efektif dan terukur dalam menangani pemulihan skala besar.
“Kami mendorong pembentukan badan ad hoc seperti BRR. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali turun langsung ke Aceh. Ini menunjukkan komitmen serius negara. Dengan sumber daya yang ada dan kepemimpinan yang kuat, kami yakin negara mampu memulihkan kondisi pascabencana ini,” tegas Safaruddin.
Di akhir pernyataannya, YARA menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan yang telah bergerak cepat membantu para korban di masa-masa darurat.
Menurut Safar, solidaritas yang ditunjukkan masyarakat mencerminkan nilai gotong royong dan semangat Pancasila yang masih hidup dan kuat di tengah bangsa Indonesia.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu tanpa pamrih. Solidaritas kemanusiaan ini adalah wajah sejati bangsa Indonesia. Di saat yang sama, masyarakat juga harus tetap aktif melakukan pengawasan, memberikan kritik, dan masukan kepada pemerintah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
