Jakarta, Infoaceh.net – Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025 lalu.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, membenarkan surat permohonan tersebut telah diterima pada Ahad (15/12/2025). Saat ini, UNDP tengah mengkaji bentuk dukungan yang paling tepat untuk diberikan kepada wilayah terdampak.
“Saat ini, UNDP sedang mengkaji bentuk bantuan dan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini (early recovery),” ujar Sara Ferrer dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi menyurati sejumlah lembaga PBB, antara lain UNDP, UNICEF, serta International Organization for Migration (IOM), guna meminta keterlibatan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong.
Pemerintah Aceh menilai lembaga-lembaga internasional tersebut memiliki pengalaman dan kapasitas dalam penanganan bencana besar, khususnya merujuk pada pengalaman pascatsunami Aceh tahun 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Ahad (14/12/2025).
Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan tetap terlibat aktif dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak bencana.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini,” ujar Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam pernyataannya, Senin (16/12/2025).
Selain UNDP, UNICEF juga telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh dan sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
“UNICEF sedang mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan bencana yang dipimpin oleh pemerintah,” lanjut pernyataan tersebut.
Sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara sporadis pada akhir November lalu, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah serta para mitra kemanusiaan untuk mendukung respons darurat.
Disebutkan Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada langsung di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.
Di sisi lain, hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia belum membuka izin secara luas bagi masuknya bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera. Meski demikian, sejumlah bantuan berupa tenaga relawan dan logistik telah datang dari beberapa negara, di antaranya Malaysia dan China.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan pihaknya tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan tidak akan mempersulit bantuan yang datang dari luar negeri.
“Pada prinsipnya ini adalah urusan kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujar Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12/2025).
