Banda Aceh, Infoaceh.net — Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem meminta agar pembangunan jembatan-jembatan yang putus akibat banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh dapat segera dirampungkan.
Ia menegaskan, keberadaan jembatan sangat krusial untuk melancarkan mobilisasi bantuan kemanusiaan serta aktivitas masyarakat pascabencana.
Menurut Mualem, keterlambatan penyelesaian infrastruktur penghubung akan berdampak langsung pada terhambatnya distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Jembatan-jembatan yang putus harus menjadi prioritas utama. Ini menyangkut akses masyarakat, distribusi bantuan, dan kelancaran pergerakan kendaraan darurat,” tegas Mualem.
Selain jembatan, Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan berbagai fasilitas umum yang terdampak bencana, seperti rumah sakit, sekolah, mushalla, dan masjid, agar aktivitas sosial dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
Dalam kesempatan tersebut, Mualem turut meminta agar operasional Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), khususnya Seksi 1 ruas Padang Tiji–Seulimuem, dapat dibuka selama 24 jam penuh.
Kebijakan ini dinilai penting untuk memperlancar arus distribusi bantuan serta memangkas waktu tempuh kendaraan tanggap darurat yang membawa kebutuhan bagi masyarakat korban bencana.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rakor tingkat tinggi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis nasional, antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Sosial, serta Utusan Presiden.
Hadir pula jajaran pimpinan BUMN, seperti Wakil Kepala BP BUMN, Kasatgas Darurat Jembatan, Direktur Utama PT PLN, dan Direktur Utama PT Telkomsel.
Pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi langkah-langkah lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, sosial, dan ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten/kota pada akhir November 2025 lalu.
Mualem menilai kehadiran para pemangku kebijakan di Aceh menjadi sinyal kuat adanya komitmen serius pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak banjir dan longsor yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
“Ini momentum penting untuk memastikan semua program pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh juga menyoroti masih banyaknya warga terdampak yang bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Ia meminta agar penyediaan hunian sementara (huntara) dapat dipercepat demi menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan para korban.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa sejumlah jalur darat yang sebelumnya terputus akibat banjir kini sudah kembali dapat dilalui.
“Alhamdulillah, aksesibilitas darat sudah mulai pulih. Ini sangat membantu distribusi bantuan dan logistik ke wilayah-wilayah terdampak,” kata Teuku Faisal.
Pemerintah Aceh berharap percepatan pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik dapat segera mengembalikan aktivitas masyarakat serta mempercepat bangkitnya perekonomian daerah pascabencana.
