Banda Aceh, Infoaceh.net — Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi membuka Posko Induk Nasional di Banda Aceh.
Aceh dipilih sebagai pusat kendali utama karena menjadi wilayah terdampak paling parah dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, dengan dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Seiring pembukaan posko induk, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid bersama Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait, Kamis (8/1/2026).
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan pihaknya telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal dalam keterangannya, Ahad (11/1/2026).
Safrizal menyebutkan, penunjukan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
Terkait target kerja, Satgas Nasional akan bergerak secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian.
Selain itu, penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan dipercepat melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
“Selain penanganan fisik, Posko Induk juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik, terutama untuk menyampaikan perkembangan kerja pemerintah secara transparan dengan melibatkan rekan-rekan media nasional dan lokal, termasuk optimalisasi media sosial,” tambah Safrizal.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi menyerahkan kepemimpinan pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera kepada Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
“Mulai saat ini, kami persilakan Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera untuk memimpin hingga seluruh proses pemulihan selesai,” kata Dasco.
Dengan demikian, Satgas Nasional yang dipimpin Tito akan mengambil alih penuh eksekusi pemulihan pascabencana di lapangan.
Sementara itu, Satgas Galapana DPR RI tetap berperan sebagai pendamping, menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi sesuai kewenangan DPR RI.
Langkah ini menjadi tonggak awal penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera berjalan efektif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat terdampak.
