Tak Bisa Andalkan APBA, Pemerintah Aceh Minta Dukungan Semua Pihak Pulihkan Ekonomi Pascabencana
Category: Ekonomi
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga dunia usaha untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan ekonomi pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Pemerintah menegaskan, proses pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan pemulihan ekonomi harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan melibatkan banyak pihak agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikannya dalam rapat pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Ahad (11/1/2026).
“Pemulihan ekonomi tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Yang lebih penting adalah bagaimana usaha masyarakat kembali berjalan, lapangan kerja tercipta, serta kepercayaan dan kemandirian ekonomi warga dapat pulih,” ujar M. Nasir.
Ia menekankan bahwa setiap satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) harus mengambil peran sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh juga menyoroti pentingnya keterlibatan Civil Society Organization (CSO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintah (NGO), serta yayasan dan lembaga filantropi.
Menurutnya, dukungan dari elemen tersebut sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, maupun penyediaan sumber daya.
“Beban pemulihan tidak seharusnya sepenuhnya ditopang oleh APBA. Karena itu, kami mendorong pembagian peran dengan berbagai mitra pembangunan, terutama untuk membantu unit usaha kecil dan kelompok usaha mikro,” katanya.
Pemerintah Aceh membuka ruang kemitraan melalui berbagai skema, seperti hibah, bantuan skala kecil, serta program kolaborasi lainnya yang dapat langsung menyentuh pelaku usaha di tingkat akar rumput.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat perputaran ekonomi masyarakat pascabencana.
Terkait penguatan permodalan, Pemerintah Aceh menempatkan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama pemulihan ekonomi. Dinas tersebut diarahkan untuk memfasilitasi akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, hingga penguatan jejaring pemasaran bagi pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak bencana.
“Melalui bantuan permodalan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas, kami berharap UMKM dan koperasi bisa bangkit kembali dan bahkan tumbuh lebih kuat,” tambah M. Nasir.
Untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan, Pemerintah Aceh saat ini tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi berbagai usulan kegiatan pemulihan ekonomi.
Usulan tersebut akan diakomodasi dalam Anggaran Tahun 2026, dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
M. Nasir optimistis, dengan koordinasi yang kuat serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, momentum rehabilitasi pascabencana ini akan menjadi titik balik bagi penguatan struktur ekonomi Aceh.
“Dengan kerja bersama dan pembagian peran yang jelas, kami yakin pemulihan ini tidak hanya memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi juga membangun ekonomi Aceh yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing ke depan,” pungkasnya.