Bireuen, Infoaceh.net — Tudingan penimbunan bantuan untuk korban banjir bandang memicu kemarahan ratusan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Selasa (13/1/2026).
Massa aksi menilai pernyataan sejumlah anggota DPRK telah mencoreng nama baik institusi yang selama ini berada di garis depan penanganan bencana.
Mereka membantah keras narasi adanya penggerebekan gudang logistik BPBD sebagaimana beredar di ruang publik.
Dalam orasinya, Helmi Nanda menegaskan tidak pernah terjadi penimbunan maupun penggerebekan gudang bantuan.
“Narasi itu bohong dan menyesatkan. Tidak ada satu pun barang yang ditimbun. Semua logistik tercatat dan disalurkan sesuai prosedur,” kata Helmi lantang.
Massa secara terbuka menuntut dua anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Muhammad Arif dan Surya Dharma, untuk turun langsung menemui mereka dan memberikan klarifikasi atas pernyataan yang dinilai menyudutkan BPBD.
Namun hingga aksi berlangsung lebih dari satu jam, kedua anggota DPRK tersebut tidak tampak di lokasi.
Ketidakhadiran itu semakin memicu kekecewaan para demonstran.
Anggota DPRK Bireuen HM Amin atau Keuchik Min akhirnya menemui massa dan memberikan penjelasan.
Ia mengakui adanya kunjungan sejumlah anggota DPRK ke gudang BPBD, namun menegaskan kunjungan itu bukan penggerebekan.
“Yang terjadi hanya kunjungan biasa untuk melihat kondisi barang. Tidak ada persoalan apa pun di gudang itu,” ujarnya.
Keuchik Min juga menyayangkan munculnya pernyataan Wakil Ketua DPRK Bireuen Surya Dharma dan anggota DPRK Muhammad Arif yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Para petugas BPBD yang ikut dalam aksi menegaskan bahwa pengelolaan bantuan selama ini dilakukan secara transparan dan profesional.
Setiap barang masuk dan keluar tercatat dengan baik dan siap diaudit.
Massa berharap DPRK Bireuen segera meluruskan pernyataan yang berkembang agar kepercayaan masyarakat terhadap BPBD dan Damkar tidak terus tergerus.
