BANDA ACEH, Infoaceh.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, menerima audiensi Aliansi Mahasiswa se-Aceh di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, sekaligus menyinkronkan data lapangan antara pemerintah dan mahasiswa.
Dalam audiensi tersebut, M. Nasir menanggapi aspirasi mahasiswa terkait dorongan peningkatan status bencana banjir Aceh menjadi bencana nasional.
Ia menegaskan bahwa penetapan status tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
“Semua aspirasi kami dengarkan dan hargai. Namun, penetapan status bencana nasional memiliki prosedur dan regulasi yang ketat dari pemerintah pusat. Pemerintah Aceh terus bekerja maksimal sesuai kewenangan yang ada,” ujar M. Nasir didampingi Asisten III Muhammad Diwarsyah.
Ia menjelaskan, fokus utama Pemerintah Aceh saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang optimal melalui koordinasi lintas sektor.
Berdasarkan data terbaru, jumlah warga yang masih berada di lokasi pengungsian tercatat 155.000 jiwa, menurun signifikan dibandingkan kondisi awal yang sempat mencapai sekitar satu juta orang.
Secara keseluruhan, banjir besar tersebut berdampak pada sekitar 2,5 juta jiwa di berbagai daerah di Aceh.
Terkait 31 warga yang masih dinyatakan hilang, Sekda Aceh menegaskan bahwa proses pencarian telah dihentikan setelah seluruh tahapan pencarian dan pertolongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan secara maksimal oleh tim gabungan.
Dalam upaya penanganan bencana, Pemerintah Aceh telah membentuk sembilan klaster penanganan yang melibatkan sekitar 150 organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO).
Pemerintah juga memastikan ketersediaan logistik, khususnya bahan pangan seperti beras, tetap menjangkau seluruh wilayah terdampak, meskipun menghadapi kendala akses dan kondisi cuaca.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan pemulihan konektivitas wilayah, terutama akibat putusnya sejumlah jembatan yang berdampak pada distribusi barang dan memicu kenaikan inflasi.
Sebanyak 456 pos layanan kesehatan juga akan dievaluasi untuk memastikan efektivitas pelayanan medis bagi masyarakat terdampak tetap berjalan optimal.
“Koordinasi terus kita perkuat dengan berbagai pihak, mulai dari NGO, TNI, Polri, hingga DLHK, termasuk dalam penanganan lumpur di pemukiman warga dan lokasi penumpukan material sisa banjir,” tambah M. Nasir.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa se-Aceh, Habibi, menyampaikan mahasiswa telah turun langsung ke lapangan selama 22 hari di tiga wilayah terdampak banjir.
Dari aksi kemanusiaan tersebut, mahasiswa berhasil menghimpun donasi lebih dari Rp200 juta untuk membantu masyarakat korban banjir.
Habibi mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Aceh yang telah menyediakan ruang dialog dengan mahasiswa. Ia berharap audiensi tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Terima kasih telah membuka ruang diskusi ini. Harapan kami, kolaborasi antara mahasiswa dan Pemerintah Aceh dapat semakin maksimal untuk saling membantu dalam proses pemulihan daerah terdampak banjir,” tutup Habibi.
