Banda Aceh, Infoaceh.net — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh mengalirkan anggaran negara hingga sekitar Rp17 miliar setiap hari.
Besarnya dana tersebut diingatkan agar tidak justru dinikmati daerah lain, melainkan menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat Aceh melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.
Peringatan itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Sony Sonjaya, saat konsolidasi tata kelola Program MBG Provinsi Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Sabtu, 17 Januari 2026.
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kepala BGN Regional Aceh Program MBG Mustafa Kamal, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG dari berbagai kabupaten/kota.
Sony Sonjaya menjelaskan, Program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah, guna menekan angka stunting dan malnutrisi.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa MBG bukan semata program sosial, melainkan juga program ekonomi strategis yang harus memberi dampak langsung bagi daerah pelaksana.
Berdasarkan data BGN hingga 17 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi secara nasional mencapai 20.880 unit.
Dari jumlah tersebut, Aceh memiliki 553 SPPG yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Di Aceh saat ini sudah ada 553 SPPG yang beroperasi. Secara nasional jumlahnya mencapai 20.880 SPPG,” ujar Sony.
Ia mengungkapkan, penerima manfaat Program MBG di Aceh tercatat lebih dari 1,7 juta orang setiap hari. Dengan indeks biaya rata-rata Rp10.000 per porsi, anggaran yang beredar di Aceh melalui program ini mencapai sekitar Rp17.179.800.000 per hari.
Karena itu, Irjen Sony meminta Satgas MBG di Aceh untuk tidak bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.
Menurutnya, penguatan rantai pasok lokal menjadi kunci agar anggaran negara benar-benar berputar di Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ambil contoh, jika menunya telur di satu kabupaten, maka dibutuhkan ribuan butir telur setiap hari. Pertanyaannya, telur itu berasal dari mana? Jangan sampai Aceh hanya menjadi pasar bagi provinsi lain,” tegasnya.
Sony mendorong agar petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal dilibatkan secara maksimal sebagai pemasok bahan pangan MBG.
Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah.
Sementara Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program MBG di Aceh. Ia menilai program tersebut telah memberikan manfaat nyata, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dampak ekonomi.
“Program MBG ini membawa banyak manfaat, termasuk penyerapan tenaga kerja serta penguatan UKM dan UMKM. Karena itu, program ini harus kita dukung bersama agar berjalan sesuai harapan,” ujar Marzuki.
Program MBG di Aceh diharapkan menjadi lokomotif pembangunan berbasis gizi dan ekonomi lokal, dengan memastikan Aceh tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi juga produsen utama dalam rantai pasok pangan nasional.
