Banda Aceh, Infoaceh.net — Isu dugaan adanya “titipan” dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh mencuat ke ruang publik seiring diumumkannya 10 nama peserta yang dinyatakan lulus administrasi di tiga Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Menanggapi hal tersebut, Panitia Seleksi (Pansel) menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif dan bebas dari intervensi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa Pansel bekerja sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proses seleksi JPT Pratama yang komprehensif.
Pengumuman yang dikeluarkan Pansel, kata dia, murni merupakan hasil seleksi administrasi berdasarkan kelengkapan dokumen peserta.
“Perlu kami sampaikan bahwa Pansel bekerja secara profesional sesuai tahapan yang dijalankan. Pengumuman tersebut merupakan hasil seleksi administrasi, artinya peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang secara administrasi telah memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan,” ujar Muhammad MTA dalam keterangannya, Ahad malam (18/1).
Ia menegaskan, penilaian pada tahap administrasi sepenuhnya berpedoman pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh masing-masing peserta.
Tidak ada pertimbangan lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
“Pansel menyatakan lulus atau tidaknya peserta pada tahap administrasi berdasarkan kelengkapan administrasi. Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada tahapan ini, mereka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.
Menurutnya, proses seleksi JPT Pratama masih akan berlanjut ke tahapan berikutnya dengan materi dan jadwal yang telah disusun secara sistematis.
Seluruh tahapan lanjutan tersebut akan dilaksanakan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait berbagai kritik dan masukan yang muncul, baik secara personal maupun kelembagaan, Pemerintah Aceh memandangnya sebagai bagian dari kontrol publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berpandangan bahwa kritik dan masukan merupakan bagian dari proses demokrasi dan upaya bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Atas perhatian tersebut, kami menyampaikan terima kasih,” ucap Muhammad MTA.
Ia juga menambahkan setiap perkembangan dalam proses seleksi JPT Pratama akan terus dilaporkan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Pemerintah Aceh, kata dia, tetap berpegang teguh pada prinsip good governance serta komitmen menghadirkan pejabat yang berkapasitas dan berintegritas.
“Gubernur Aceh konsisten pada prinsip mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi demi Aceh yang lebih baik,” pungkasnya.
