Banda Aceh, Infoaceh.net – Menjelang tradisi Meugang menyambut Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan daging sapi dan kerbau bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.
Melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Aceh membuka ruang impor daging guna mengantisipasi potensi kelangkaan dan lonjakan harga.
Kebijakan ini dinilai relevan dengan kondisi Aceh saat ini, terutama setelah bencana banjir bandang dan longsor yang berdampak pada pasokan ternak lokal.
Meugang bagi masyarakat Aceh bukan sekadar tradisi konsumsi daging, melainkan simbol kebersamaan, solidaritas sosial, dan penanda spiritual menjelang Ramadan.
Karena itu, ketersediaan daging dengan harga terjangkau menjadi harapan besar masyarakat.
Kebijakan Gubernur Mualem dinilai tepat dalam menjawab kebutuhan tersebut.
Namun demikian, proses administrasi impor diingatkan agar tidak berlarut-larut dan justru menimbulkan keterlambatan distribusi di saat Ramadan sudah di depan mata.
Untuk mempercepat proses, Gubernur Mualem menunjuk PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab mengurus impor daging.
Penunjukan ini diyakini mampu memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi kebijakan.
Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Drs M. Isa Alima, menilai langkah Pemerintah Aceh sudah berada di jalur yang benar.
Namun, ia menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan.
“Jangan sampai proses administrasi yang lambat justru mengorbankan kebutuhan masyarakat. Ketepatan waktu adalah kunci, karena Meugang dan Ramadan sudah sangat dekat,” ujarnya, Rabu malam (21/1).
Selain itu, Isa Alima mengingatkan agar kualitas daging dan penetapan harga menjadi perhatian serius.
Menurutnya, daging impor harus benar-benar layak konsumsi dan dijual dengan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat.
“Ini bukan semata soal impor, tetapi soal kepekaan sosial. Harga harus berpihak kepada rakyat Aceh yang sedang berjuang bangkit pascabencana,” tegasnya.
Ia merangkum harapannya dalam prinsip 3T: Cepat dalam proses, Tepat dalam waktu distribusi dan Akurat dalam kualitas serta harga.
Dengan kebijakan yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat, Aceh diharapkan dapat menyambut Ramadan dengan lebih tenang.
Tradisi Meugang tetap terjaga, dan kebijakan publik hadir sebagai penguat harapan masyarakat.
