BNPB Verifikasi 26 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir di Bireuen, 200 Verifikator Dikerahkan

Bireuen, Infoaceh.net — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menurunkan sebanyak 200 orang verifikator untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 26 ribu unit rumah rusak terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Bireuen.

Proses verifikasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, mengatakan para verifikator mulai bekerja setelah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan BNPB.

Hingga saat ini, tim verifikator telah turun ke lapangan selama dua hari.

“Setiap desa ditempatkan dua orang petugas verifikasi. Mereka bertugas mendata secara langsung kondisi rumah warga terdampak banjir,” ujar Doli dalam keterangannya, Jum’at (23/1/2026).

Doli menjelaskan, verifikasi dilakukan secara detail untuk mengelompokkan tingkat kerusakan rumah, mulai dari kategori hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan.

Pendataan ini menjadi dasar penentuan bantuan dan program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.

Setelah proses verifikasi selesai, lanjutnya, akan dilakukan uji publik di masing-masing desa.

Daftar rumah warga yang telah diverifikasi akan diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan maupun sanggahan.

“Uji publik ini penting untuk memastikan data benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan,” kata Doli.

Usai uji publik, data akan masuk ke tahapan lanjutan untuk penetapan bantuan. Doli menambahkan, bagi pemilik rumah yang hilang atau rusak berat dan memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunan rumah akan dilaksanakan langsung oleh BNPB.

Menurutnya, pembangunan huntap di Kabupaten Bireuen ditargetkan mulai berjalan pada Februari 2026.

BNPB sendiri sebelumnya telah membangun rumah percontohan sebagai model hunian tahan bencana.

“Pada Juli lalu, BNPB sudah membangun tiga unit rumah contoh di Desa Balee Panah. Ini menjadi acuan untuk pembangunan huntap berikutnya,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Fadli, menyebutkan pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Data huntap terpusat sudah kami kirim ke Kementerian PKP. Rencananya akan dibangun sebanyak 48 unit,” kata Fadli.

Seluruh huntap terpusat tersebut direncanakan berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli.

Dari total 48 unit, sebanyak 31 unit akan dibangun di Dusun Bivak, sedangkan 17 unit lainnya di Dusun Alue Keumiki.

Fadli menjelaskan, Kementerian PKP umumnya membangun hunian tetap dalam satu kawasan terpusat dengan konsep seperti perumahan atau komplek, sehingga lebih mudah dari sisi penataan dan infrastruktur pendukung.

“Mereka membangun huntap yang terkonsentrasi di satu titik. Mudah-mudahan ke depan Kementerian PKP juga dapat membangun huntap mandiri di desa-desa terdampak, seperti yang dilakukan BNPB,” harapnya.

Pemerintah daerah bersama BNPB berharap proses verifikasi dan pembangunan hunian tetap ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Bireuen yang terdampak banjir, sekaligus memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.