BRA Dinilai Layak Dibubarkan: Tak Berpihak Korban Konflik dan Hamburkan Anggaran untuk Fasilitas Pejabat

Banda Aceh, Infoaceh.net — Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kembali menjadi sorotan publik. Lembaga yang dibentuk untuk menangani reintegrasi pascakonflik itu dinilai semakin menjauh dari tujuan awalnya dan gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, terutama di tengah situasi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Kecaman mencuat setelah beredarnya informasi rencana pengadaan kendaraan dinas BRA dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp20 miliar.

Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan sosial, tetapi juga memperlihatkan krisis empati di tubuh pemerintah daerah.

Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menegaskan rencana belanja tersebut menunjukkan wajah birokrasi yang abai terhadap penderitaan rakyat.

“Di saat ribuan warga Aceh hidup di pengungsian akibat banjir bandang, kehilangan tempat tinggal, dan bergantung pada bantuan darurat, BRA justru sibuk merencanakan pengadaan mobil dinas mewah. Ini bukan sekadar salah prioritas, tetapi bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah publik,” ujar Fauzan, Jum’at (30/1/2026).

Ia menyebutkan, fakta di lapangan memperlihatkan masih banyak korban banjir dan longsor yang terpaksa mengais belas kasih di jalanan akibat minimnya perhatian negara.

Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan besarnya alokasi anggaran untuk fasilitas pejabat.

Lebih jauh, SAPA menilai BRA selama ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan korban konflik maupun kelompok rentan lainnya.

Program-program yang dijalankan dianggap minim transparansi, tumpang tindih dengan kewenangan Dinas Sosial, dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan.

“BRA seolah hanya menjadi simbol birokrasi pascakonflik yang terus menghabiskan anggaran, tanpa ukuran kinerja yang jelas dan akuntabel. Jika fungsinya tumpang tindih, untuk apa dipertahankan?” tegas Fauzan.

Atas kondisi tersebut, SAPA mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap BRA, termasuk membuka audit anggaran secara transparan kepada publik.

“Jika pemerintah serius ingin memulihkan Aceh dan memulihkan kepercayaan rakyat, hentikan belanja yang tidak berpihak pada masyarakat. Bubarkan BRA bila terbukti tidak efektif, dan alihkan seluruh anggarannya untuk memperkuat Dinas Sosial serta program pemberdayaan ekonomi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban konflik, korban bencana, dan masyarakat miskin,” pungkasnya.