Sigli, Infoaceh.net — Di tengah dinamika dan tantangan pemerintahan daerah, Kabupaten Pidie menorehkan prestasi membanggakan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dinobatkan sebagai daerah dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH) tertinggi di Provinsi Aceh, dengan capaian nilai 96,26 kategori AA (Istimewa).
Capaian tersebut menjadi penanda kuat bahwa reformasi hukum di Pidie tidak berhenti pada tataran dokumen dan formalitas, melainkan telah menjelma sebagai napas kebijakan serta arah utama pelayanan publik.
Ketua Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Drs. M. Isa Alima, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pemkab Pidie.
Menurutnya, raihan IRH tertinggi merupakan refleksi nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepastian dan supremasi hukum.
“Ini bukan prestasi seremonial. Ini adalah hasil dari kesungguhan, disiplin birokrasi, dan keberanian mengambil arah yang benar. Reformasi hukum tidak lahir dari pidato, tetapi dari kerja sunyi yang konsisten,” ujar Isa Alima, Jum’at (30/1).
Ia menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Bupati Pidie Sarjani Abdullah yang dinilainya mampu menjaga harmoni antara regulasi, kepentingan publik, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ketika hukum dijadikan kompas, kebijakan tidak akan kehilangan arah. Pidie hari ini memberi contoh bahwa pemerintahan yang taat hukum adalah fondasi utama bagi lahirnya kepercayaan rakyat,” tambahnya.
Meski demikian, Isa Alima mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dijaga dan dirawat, bukan sekadar dirayakan.
Reformasi hukum, menurutnya, adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut konsistensi, pengawasan berkelanjutan, serta keberanian melawan praktik-praktik lama yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
“Prestasi ini adalah cahaya. Namun cahaya hanya bermakna jika terus dijaga agar tidak redup oleh kelalaian,” tegasnya.
Ia berharap, keberhasilan Pemkab Pidie dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lain di Aceh, bahwa perubahan birokrasi bukanlah mimpi kosong jika dijalankan dengan niat yang tulus, integritas, dan kepemimpinan yang berpihak pada nilai-nilai hukum.
Di balik angka dan predikat, prestasi ini menyampaikan pesan yang kuat: hukum yang tegak akan melahirkan pemerintahan yang bermartabat.
Daerah yang berani berbenah, pada akhirnya, akan menemukan jalannya menuju kepercayaan rakyat.
Pidie hari ini menulis satu halaman penting tentang reformasi hukum—hukum yang tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi berjalan bersama rakyat.
