Aceh Besar, Infoaceh.net — Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar tidak mempersulit masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor, dalam memperoleh layanan kesehatan.
Ia menegaskan, korban bencana harus mendapatkan pelayanan cepat, mudah, dan tanpa hambatan administratif.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Nanggroe saat menerima jajaran BPJS Kesehatan dalam pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Lampeuneurut, Aceh Besar, Selasa (3/2/2026).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan Wali Nanggroe menaruh perhatian serius terhadap akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh yang berada dalam kondisi darurat, terutama pascabencana.
“Wali Nanggroe menegaskan agar masyarakat terdampak bencana tidak dipersulit dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan dan kemudahan pelayanan menjadi hal yang sangat penting,” ujar Zulfikar.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan pelayanan kesehatan di Aceh. Ia mendorong seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dioptimalkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Korban bencana membutuhkan penanganan segera. Akses pelayanan kesehatan harus dibuka seluas-luasnya agar tidak ada warga yang terabaikan,” tegas Malik Mahmud Al-Haythar.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat BPJS Kesehatan, antara lain Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Dr. Rasinta Ria Ginting, Kepala Bagian Kepesertaan Teuku Muhammad Afandy, serta Staf Humas BPJS Kesehatan Rifqah Sesarina dan Elza Fahira Aziz.
Sementara dari pihak Wali Nanggroe, hadir Staf Khusus Wali Nanggroe Dr. M. Raviq serta Anggota Majelis Tuha Peut, Sulaiman Abda.
Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Neni Fajar, menyampaikan pihaknya menerima dan mendukung arahan Wali Nanggroe terkait perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, khususnya korban bencana.
Menurutnya, BPJS Kesehatan siap melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan daerah, terutama dalam kondisi darurat dan pascabencana.
“Kami mendapatkan arahan langsung dari Wali Nanggroe agar BPJS Kesehatan membuka akses seluas-luasnya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana. Prinsipnya, BPJS Kesehatan siap mendukung,” ujar dr. Neni Fajar.
Ia juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh, termasuk terkait keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
BPJS Kesehatan, kata dia, siap mendukung setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh demi peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Terkait JKA, BPJS Kesehatan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Aceh sepanjang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
