Jakarta, Infoaceh.net — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh menjadi tantangan terberat bagi pemerintah.
Faktor keterpencilan wilayah dan besarnya dampak bencana disebut sebagai kendala utama dalam proses pemulihan.
“Keterpencilan, itu yang agak sulit. Kedua, magnitude,” kata Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Sabtu (7/2/2026).
Tito menjelaskan, dibandingkan tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, proses pemulihan di Sumatera Barat (Sumbar) tergolong paling cepat.
Hal itu karena tingkat kerusakan di Sumbar dinilai lebih rendah dibanding Aceh dan Sumatera Utara.
Menurutnya, dari 16 daerah terdampak di Sumbar, empat daerah tidak mengajukan usulan bantuan penggantian kerusakan rumah karena hanya mengalami banjir yang telah ditangani pemerintah daerah masing-masing.
Empat daerah tersebut yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan Sawahlunto.
Saat ini pemerintah memfokuskan perhatian pada wilayah Sumbar yang mengalami dampak paling parah, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pariaman, dan Tanah Datar.
Dari total 16 daerah terdampak di Sumbar, sebanyak 12 daerah disebut sudah kembali normal, baik dari sisi pemerintahan maupun akses infrastruktur.
“Yang sudah kembali normal itu 12, pemerintahannya sudah jalan dan akses jalan daratnya sudah terbuka,” ujar Tito.
Ia menambahkan, Tanah Datar dan Pesisir Selatan termasuk daerah yang mendekati normal, meski masih terdapat sejumlah persoalan yang tengah diselesaikan pemerintah.
Sementara Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi masalah, terutama terkait penanganan pengungsi.
Untuk wilayah Sumatera Utara, Tito menyebutkan 14 dari 18 kabupaten/kota terdampak sudah kembali normal. Namun, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih memerlukan perhatian khusus akibat terjangan lumpur yang cukup parah.
Sementara itu di Aceh, sebanyak 11 daerah telah dinyatakan normal dan satu daerah mendekati normal.
Pemerintah saat ini memprioritaskan enam wilayah yang masih membutuhkan penanganan intensif, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
Menurut Tito, kondisi terberat terjadi di Aceh Tamiang akibat banjir lumpur besar yang berasal dari aliran sungai yang membawa material dari Aceh Timur dan Gayo Lues.
Lumpur tersebut menimbun kawasan perkotaan hingga melumpuhkan aktivitas pemerintahan setempat.
“Aceh Tamiang ini terberat, lumpurnya luar biasa sampai menimbun kota. Pemerintahan di sana belum berjalan normal penuh dan sempat lumpuh total,” katanya.
Begitu juga dengan Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, rumah-rumah warga terdampak bencana banjir bandang masih tertimbun lumpur.
Tito juga menegaskan dari hasil pemetaan pemerintah, Aceh menjadi provinsi dengan dampak bencana paling berat. Indikator yang digunakan adalah jumlah desa terdampak.
Dari total sekitar 1.564 desa terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 desa berada di Aceh, sementara Sumatera Utara 64 desa dan Sumatera Barat sekitar 45 desa.
“Dari jumlah desa sudah terlihat petanya, magnitude terberat memang di Aceh, kemudian diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menerapkan strategi penanganan terpadu dengan menjadikan Aceh sebagai fokus utama tanpa mengabaikan daerah lain.
Sebanyak 88.319 personel gabungan dari TNI-Polri, BNPB, Basarnas, sekolah kedinasan, serta pemerintah daerah dikerahkan di tiga provinsi terdampak.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengerahkan berbagai peralatan, termasuk pesawat, helikopter, dan ribuan alat berat untuk mendukung proses rehabilitasi.
“Negara all out. Alat-alat berat juga ribuan yang dikerahkan ke sana, dan itu memberikan hasil,” pungkas Tito.
