Banda Aceh, Infoaceh.net — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir bandang dan longsor saat menerima kunjungan Pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edi Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Dari Pemerintah Aceh hadir Sekda Aceh M Nasir Syamaun serta para bupati/wakil bupati dari delapan daerah terdampak.
Fadhlullah mengatakan bencana telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan.
Saat ini tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih mengungsi, meski jumlahnya terus berkurang karena sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.
Ia berharap dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, termasuk jatah hidup (jadup) bagi warga di hunian sementara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi.
“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” kata Fadhlullah.
Selain itu, Wagub menekankan perlunya percepatan penanganan sektor pertanian, khususnya sawah dan kebun warga.
Ia juga meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang menyambut puasa Ramadan 1447 Hijriah yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.
Fadhlullah turut meminta agar iuran BPJS Kesehatan bagi 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat Aceh tengah fokus pada penanganan bencana.
“Kami harap dengan kedatangan bapak-bapak dari MPR RI segala hal yang dibutuhkan Aceh bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial.
Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.
Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima serta menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data yang valid jadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari diperiksa,” katanya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembicaraannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh.
Ia menyebut gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah untuk menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan warga terdampak.
“Semua yang disampaikan sudah kami sampaikan kepada presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang kami rasakan, sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.
Menanggapi permintaan Wagub, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara barcode BBM dengan berkoordinasi dengan Pertamina, serta mengupayakan agar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung APBN.
Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI menyerahkan 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan, serta 15 ribu paket ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, dan Alquran untuk menyambut bulan puasa.
