Jakarta,Infoaceh.net — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membawa agenda penguatan kota pusaka nasional saat melakukan audiensi strategis bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan itu dihadiri jajaran pengurus Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang tengah mematangkan rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XII.
Dalam forum tersebut, pengurus JKPI menegaskan pentingnya memperkuat jejaring kota berbasis warisan budaya agar tidak berhenti pada aspek pelestarian, tetapi juga mampu memberi nilai ekonomi dan memperluas konektivitas antarwilayah.
Rakernas mendatang akan digelar di Ternate pada 24–28 Agustus 2026 dengan tema besar “Ternate Episentrum Rempah Dunia”, yang diarahkan sebagai momentum konsolidasi konsep aglomerasi kota pusaka di Indonesia.
Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, melaporkan bahwa persiapan terus berjalan, meski masih terdapat kendala administratif, terutama pengelolaan aset bersejarah yang sebagian masih berada di bawah kewenangan instansi vertikal.
Kondisi itu dinilai perlu sinergi kebijakan agar potensi heritage dapat dimanfaatkan optimal oleh pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif JKPI, Asfarinal, turut memaparkan agenda strategis organisasi, termasuk dorongan diplomasi budaya pengakuan songket sebagai warisan bersama dengan Malaysia, penguatan regulasi cagar budaya tangguh bencana, hingga promosi kawasan heritage melalui kegiatan kreatif berbasis komunitas.
Menurutnya, jejaring kota pusaka harus berkembang sebagai ekosistem hidup yang menghubungkan sejarah, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Illiza menekankan bahwa warisan budaya daerah perlu diposisikan sebagai kekuatan ekonomi sekaligus jembatan konektivitas nasional dan global.
Ia mencontohkan bagaimana produk budaya seperti kopi Aceh mampu menjadi identitas yang dikenal luas, sehingga konsep serupa dapat diterapkan pada jejaring kota pusaka.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bima Arya menyatakan dukungan Kemendagri untuk mendorong proyek percontohan pengembangan kota heritage di sejumlah daerah. Menurutnya, tantangan kota pusaka cenderung serupa, sehingga diperlukan fokus kebijakan dan komitmen kuat agar konsep aglomerasi benar-benar berdampak nyata.
Audiensi ini menjadi langkah konsolidasi penting antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kota pusaka sebagai identitas budaya sekaligus motor ekonomi kreatif nasional.
