Jakarta, Infoaceh.net – Budayawan sekaligus peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mohammad Sobary, mengaku mengalami kekecewaan mendalam terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meski sebelumnya dikenal sebagai pendukung.
Dalam sebuah podcast yang dikutip Selasa (17/2/2026), Sobary menyebut perubahan sikapnya lahir dari pertimbangan nalar politik dan idealisme pribadi.
Menurut Sobary, dukungan awalnya terhadap Jokowi dilandasi harapan pada figur pemimpin yang dianggap dekat dengan rakyat dan bukan berasal dari lingkaran elite kekuasaan.
Ia menilai citra kesederhanaan dan latar belakang Jokowi kala itu selaras dengan idealisme yang ia yakini.
Namun, ia menyatakan kepercayaan tersebut tidak bertahan lama. Sobary kemudian menyoroti polemik hukum yang melibatkan sejumlah pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah akademik Jokowi.
Ia mengkritik keras langkah hukum yang ditempuh terhadap mereka, yang menurutnya menimbulkan pertanyaan publik soal keterbukaan seorang pemimpin.
Nama-nama seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma disebut Sobary sebagai pihak yang aktif mengangkat isu tersebut. Ia berpendapat polemik itu telah memicu diskursus di kalangan intelektual dan publik luas.
Isu ijazah Presiden sendiri telah berulang kali menjadi perdebatan publik. Pihak terkait sebelumnya menyatakan dokumen akademik Jokowi sah dan telah melalui klarifikasi resmi, termasuk dari almamaternya, Universitas Gadjah Mada. Hingga kini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut palsu.
Dalam pernyataannya, Sobary juga menyampaikan kekecewaan pribadi terhadap arah kepemimpinan nasional. Ia menilai kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari hak warga negara dan perlu dijaga dalam kerangka demokrasi.
Pernyataan Sobary memicu respons beragam di ruang publik — sebagian melihatnya sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, sementara yang lain menilai kritik tersebut perlu diimbangi verifikasi fakta agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Perdebatan ini kembali menegaskan bahwa isu transparansi, akuntabilitas, dan kritik terhadap pemimpin tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi Indonesia.
