Banda Aceh, Infoaceh.net — Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang tidak berpihak ke rakyat menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, menilai struktur anggaran tahun depan berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan elite dibanding kebutuhan riil masyarakat untuk pemulihan pascabencana.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (19/2/2026), Dr. Taufik mengungkapkan bahwa total pendapatan APBA 2026 berada pada kisaran Rp11,48 triliun hingga Rp12,23 triliun, dengan belanja daerah sekitar Rp10,33 triliun sampai Rp10,82 triliun.
Menurutnya, angka tersebut seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh.
Namun, ia menyoroti dominasi belanja operasi atau belanja birokrasi yang mencapai 68,64 persen hingga 77,42 persen dari total belanja.
Sementara belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan penguatan ekonomi masyarakat hanya sekitar Rp575,97 miliar.
“Dengan struktur seperti ini, ruang fiskal untuk menciptakan stimulus ekonomi yang signifikan menjadi sangat terbatas. Belanja produktif yang berdampak langsung ke masyarakat justru relatif kecil,” ujarnya.
Ia juga menyinggung besarnya belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mencapai sekitar 13,88 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, memperkuat persepsi publik bahwa APBA 2026 lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi.
Tak hanya itu, anggaran publikasi dan pencitraan Pemerintah Aceh yang disebut mencapai Rp71,7 miliar turut menjadi perhatian.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari dampak banjir bandang dan kerusakan lingkungan, prioritas anggaran dinilai semestinya difokuskan pada pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
“Rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dalam situasi seperti ini, kebijakan anggaran harus sensitif terhadap kondisi sosial, bukan justru memperkuat citra,” tegasnya.
Dr. Taufik juga menyoroti peran pengawasan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Ia menilai fungsi kontrol anggaran harus dijalankan secara maksimal guna memastikan pengelolaan APBA berlangsung transparan dan akuntabel.
Menurutnya, apabila pengelolaan APBA tidak dilakukan secara hati-hati dan terbuka, maka akan semakin menguatkan asumsi publik bahwa APBA 2026 hanya menjadi “kue pembangunan” bagi elite politik, baik eksekutif, legislatif, maupun birokrasi di Aceh.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat program pemulihan pascabanjir serta rehabilitasi lingkungan hidup.
Selain pembangunan fisik, pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak juga perlu menjadi perhatian serius.
“Kepercayaan publik adalah modal sosial utama.
Tanpa kepercayaan itu, kebijakan sebesar apa pun akan sulit mendapatkan legitimasi,” pungkasnya.
Dr. Taufik berharap APBA 2026 benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang pro-rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi Aceh secara berkelanjutan.
