Nestapa Puluhan Ribu Korban Banjir Aceh Tanpa Rumah Saat Ramadan: Sahur dan Buka Puasa di Tenda Pengungsian

Banda Aceh, Infoaceh.net — Azan Magrib berkumandang di perbukitan Gayo. Namun bagi sebagian warga di pedalaman Aceh, Ramadan 1447 Hijriah tahun ini bukan tentang hangatnya buka puasa di rumah sendiri, melainkan tentang bertahan hidup di tanah yang berubah menjadi lumpur, di tenda yang panas menyengat, atau di rumah kerabat yang mereka tumpangi dengan perasaan sungkan.

Tiga bulan setelah banjir bandang menerjang wilayah Aceh pada akhir November 2025, puluhan ribu warga masih hidup dalam ketidakpastian.

Sebagian menjadi “nomaden”—berpindah dari satu rumah saudara ke rumah lainnya—menunggu hunian sementara (huntara) yang belum sepenuhnya siap.

Sebagian lain memilih bertahan di rumah yang tak lagi layak huni, dikepung sedimentasi lumpur setinggi pelataran.

Ramadan yang biasanya identik dengan silaturahmi dan produktivitas justru menjadi pengingat paling sunyi tentang apa yang telah hilang.

Di Dusun Pintu Rimba, Desa Pantan Kemuning, Kecamatan Timang, Kabupaten Bener Meriah, Hasafah (34) berjalan menyusuri jalan setapak yang masih dipenuhi retakan aspal dan puing bangunan. Ia menggendong putrinya, menahan dahaga di tengah puasa. Di belakangnya, suaminya, Mohammad Natsir, membuntuti dalam diam.

Jembatan penghubung empat desa di kecamatan itu pernah diterjang banjir besar pada 26 November 2025. Kini hanya ada jembatan darurat dengan material seadanya. Akses menuju desa tersebut praktis hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Sekitar 15 menit berjalan, mereka berhenti. Di hadapan mereka, hanya hamparan lumpur dan batang kopi yang terkubur. Di situlah dulu rumah mereka berdiri—dibangun empat tahun lalu, hasil kerja keras sebagai pekebun kopi dan penjahit rumahan.

“Terpukul melihat kondisi rumah dibawa banjir, kayak gitu. Kami menunggu dari atas bukit melihat sampai rumah kami habis,” kata Hasafah lirih.

Tak satu pun barang tersisa. Mesin jahit—sumber penghasilan Hasafah setiap Ramadan—lenyap. Peralatan berkebun Natsir juga hilang. Yang tertinggal hanya ingatan tentang malam-malam Ramadan sebelumnya, ketika tetangga berdatangan membawa kain untuk dijahit menjadi baju Lebaran.

“Kalau dulu, setiap hari ada orang datang antar baju. Sekarang mesin jahitnya semua hilang,” ujarnya, menahan air mata.

Pasca-banjir, Natsir dan Hasafah sempat mengungsi di SD Impres terdekat sebelum dipindahkan ke posko pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sekitar sebulan tinggal di posko, mereka memutuskan pindah ke rumah adik Natsir di desa lain. Alasannya sederhana: Ramadan.

“Enggak mungkin kayaknya sahur di tenda. Jadi pulang ke tempat saudara,” ujar Hasafah.

Pilihan itu diambil dengan hati segan. Menumpang di rumah keluarga berarti berbagi ruang, berbagi dapur, dan berbagi beban. Namun bagi sebagian penyintas, itu tetap lebih manusiawi dibandingkan bertahan di tenda yang panas pada siang hari dan lembap pada malam hari.

Di Desa Pantan Kemuning saja, tercatat sekitar 70 kepala keluarga masih berstatus pengungsi dan sebagian tersebar di Desa Tunjang yang lebih aman.

Berdasarkan data BNPB terakhir, jumlah pengungsi di Provinsi Aceh mencapai 32.553 jiwa. Tiga wilayah dengan angka tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara (sekitar 12 ribu jiwa), Gayo Lues (sekitar 5 ribu jiwa), dan Bener Meriah (sekitar 4 ribu jiwa).

Di Bener Meriah, total kerusakan rumah akibat bencana banjir bandang dan longsor mencapai 1.411 unit—854 rusak berat, 186 rusak sedang, dan 371 rusak ringan.

Pemerintah kabupaten menargetkan 914 unit huntara rampung dan terisi seluruhnya.

Hingga kini, sekitar 70 persen telah ditempati. Namun bagi sebagian warga, proses itu terasa lambat dibanding kebutuhan yang mendesak.

Di Desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, sebagian warga memilih kembali ke rumah meski kondisinya jauh dari layak.

Endapan lumpur membuat permukaan tanah di sekitar rumah lebih tinggi dari lantai bangunan. Setiap hujan turun, air kembali masuk ke dalam rumah.

“Macam nimba air dari dalam rumah lagi,” kata Rabuna, warga setempat.

Dari sekitar 130 keluarga di desa itu, mayoritas rumah terdampak parah. Huntara yang dijanjikan sebelumnya disebut mencapai 95 unit, namun jumlahnya dikurangi tanpa penjelasan rinci. Hingga Ramadan tiba, sebagian warga masih tinggal di tenda.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga belum pulih. Sekolah dasar belum sepenuhnya bisa digunakan. Puskesmas rusak berat dan digantikan layanan darurat. Sanitasi terbatas, hanya beberapa toilet umum bantuan relawan.

Keluhan lain muncul soal lambatnya pendataan kerusakan. Sebagian warga sudah membersihkan rumah secara swadaya sebelum tim pendata datang, sehingga tidak tercatat sebagai penerima bantuan perbaikan.

“Rumah sudah dibersihkan, baru datang orang mendata dari atas,” ujarnya.

Di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, lumpur belum sepenuhnya disingkirkan. Saat hujan, jalanan berubah licin; saat panas, debu tebal beterbangan.

Intan Kumalasari, guru SMKN 2 Karang Baru, mengaku harus memakai masker dan helm saat keluar rumah. “Abunya super-tebal. Dada terasa sesak,” katanya.

Masalah paling mendesak di wilayah itu adalah air bersih. Pipa PDAM rusak dan belum sepenuhnya diperbaiki. Warga bergantung pada bantuan air swasta dan donatur yang jumlahnya terbatas.

Ramadan pun terasa sepi. Banyak warga belum kembali ke rumah. Sebagian masjid rusak dan aktivitas ibadah terganggu.

Di Desa Blang Panjoe, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Habib Muhammad Isa (70) kini bisa kembali menempati rumahnya setelah lumpur dibersihkan. Namun kehidupannya belum pulih.

Sejak muda, ia adalah nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp2 juta per bulan. Ia juga memiliki sawah seluas 1.600 meter persegi untuk kebutuhan pangan keluarga. Kini keduanya hilang.

Sawahnya tertutup lumpur setebal satu meter. Tanpa alat berat, hampir mustahil dipulihkan. Peralatan melautnya juga hilang. Untuk membeli jaring saja, dibutuhkan puluhan juta rupiah.

“Itulah… buat dua bulan ini nggak apa-apa. Ke depan yang susah,” katanya.

Tanpa laut dan tanpa sawah, Ramadan terasa lebih sebagai ujian ekonomi ketimbang spiritual.

Di Desa Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Syahnur Wita bahkan belum sempat pulih ketika banjir susulan datang pada Februari, dua hari menjelang Ramadan.

Rumahnya rusak berat sejak November. Saat sungai belum sepenuhnya dinormalisasi, hujan kembali turun dan banjir datang bersama gelondongan kayu.

“Seperti lautan kayu, bukan lautan air lagi,” katanya.

Sebagai guru honorer, Wita juga menyaksikan murid-muridnya masih berduka—ada yang kehilangan orang tua akibat longsor. Masjid yang sempat dibersihkan kembali tertimbun lumpur. “Pengin cepat pulang. Rindu rumah,” ucapnya.

Pemerintah daerah menyatakan fokus tahap kedua penanganan adalah memindahkan penyintas ke huntara dan membuka akses jalan. Di Bener Meriah, sekitar 70 persen dari 648 akses jalan dan 649 jembatan yang terdampak disebut telah ditangani.

Namun di lapangan, warga masih menghadapi persoalan mendasar: tempat tinggal layak, air bersih, sanitasi, akses pendidikan dan pemulihan ekonomi.

Revitalisasi pascabencana diperkirakan memakan waktu hingga tiga tahun. Sementara itu, Ramadan berjalan dengan segala keterbatasannya.

Di banyak sudut Aceh, azan tetap berkumandang. Lampu-lampu tenda menyala menjelang sahur. Di dapur rumah saudara, penyintas membantu menanak nasi sebagai bentuk terima kasih.

Anak-anak belajar mengaji di masjid yang temboknya belum sepenuhnya kering dari lumpur.

Ramadan tahun ini bukan sekadar bulan ibadah bagi para penyintas.

Ia menjadi cermin tentang daya tahan, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang masih mereka genggam—agar tak perlu lagi mengetuk pintu dari rumah ke rumah demi sekadar berteduh.