BANDA ACEH, Infoaceh.net – Wajah infrastruktur yang buruk di Ibu Kota Provinsi Aceh kembali menjadi sorotan.
Sejumlah ruas jalan berstatus kewenangan provinsi yakni Pemerintah Aceh di wilayah Kota Banda Aceh dilaporkan dalam kondisi rusak dan berlubang.
Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan mengganggu kenyamanan beraktivitas.
Beberapa ruas jalan rusak dan berlubang yang menjadi perhatian berada di Jalan T Nyak Arief menuju kawasan Darussalam, Jalan T Panglima Nyak Makam, Jalan Prof Ali Hasjmy serta Jalan T Iskandar dari Lambhuk hingga Ulee Kareng.
Keempat ruas tersebut dikenal sebagai jalur padat kendaraan yang setiap hari dilintasi mahasiswa, pelajar, aparatur sipil negara, hingga masyarakat umum.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah lubang dengan ukuran dan kedalaman bervariasi tersebar di badan jalan. Sebagian lubang bahkan tertutup genangan air saat hujan turun, sehingga sulit terlihat oleh pengendara, terutama pada malam hari.
Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh segera mengambil langkah cepat untuk melakukan perbaikan.
“Ini bukan persoalan sepele. Jalan berlubang bisa menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan terjatuh. Jangan tunggu ada korban baru bergerak,” kata Ismawardi kepada wartawan, Jum’at (26/2/2026).
Menurutnya, meskipun ruas-ruas tersebut berada di dalam wilayah administrasi Kota Banda Aceh, statusnya merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
Karena itu, tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan berada di bawah Dinas PUPR Aceh.
Ismawardi menegaskan, kondisi jalan yang rusak tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga pada citra Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dan kota pendidikan.
Kawasan Darussalam, misalnya, merupakan pusat aktivitas pendidikan yang setiap hari dipadati ribuan mahasiswa dan tenaga pendidik.
“Banda Aceh adalah wajah Aceh. Kalau jalan-jalan utama di dalam kota saja rusak, ini tentu menjadi catatan serius. Jangan sampai muncul kesan pembiaran atau seolah-olah jalan ini tak bertuan,” ujarnya.
Ia mendesak agar pemerintah setidaknya melakukan penanganan darurat berupa tambal sulam untuk menutup lubang-lubang yang berpotensi membahayakan.
Sambil itu, perbaikan permanen dengan kualitas konstruksi yang lebih baik perlu segera direncanakan agar kerusakan tidak berulang dalam waktu singkat.
Selain perbaikan fisik, Ismawardi juga meminta adanya pemetaan ulang terhadap seluruh titik kerusakan jalan provinsi di dalam Kota Banda Aceh.
Dengan pemetaan yang jelas, penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terencana, bukan sekadar respons sporadis atas keluhan masyarakat.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga. Rahmad (32), seorang pengendara sepeda motor yang setiap hari melintas di kawasan Darussalam, mengaku harus ekstra hati-hati saat berkendara.
“Kalau malam atau habis hujan, lubangnya tidak kelihatan. Pernah hampir terjatuh karena menghindari lubang,” katanya.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum terjadi kecelakaan yang lebih serius.
Mereka menilai perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan merupakan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan publik.
Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama menjelang berbagai agenda penting daerah, kondisi jalan yang aman dan layak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Pemerintah diharapkan responsif terhadap keluhan masyarakat dan menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
